Berita

ilustrasi

Politik

Harusnya Majelis Syuro Tak Buru-buru Tunjuk Anis Matta Presiden PKS

SABTU, 02 FEBRUARI 2013 | 01:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Langkah cepat Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera menunjuk pengganti Luthfi Hasan Ishaq dinilai kurang tepat. Untuk terhindar dari langkah yang fatal, Dewam Syuro yang dipimpin Hilmi Aminuddin harusnya tidak terburu-buru menunjuk Anis Matta sebagai Presiden PKS yang baru.

"Dewan Syuro harusnya melakukan uji publik dulu, kira-kira siapa pengganti yang dianggap publik lebih clean dan dipercaya. Setelah itu baru diputuskan," ujar peneliti senior dari Lingkar Survey Indonesia (LSI), Toto Izul Fatah kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat malam (1/2).

Hal ini penting dilakukan karena penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Luthfi Hasan, yang terlibat suap izin kuota impor daging sapi, telah membuat luka sangat dalam bagi PKS. Terjadi kegelisahan internal yang masif dan demoralisasi kader.


"Luka parah PKS tidak cukup hanya diobati 'Betadhin'. Record moral personal pengganti Luthfi Hasan berkontribusi terhadap pemulihan citra PKS," kata Toto.

Direktur Citra Komunikasi Lingkaran Survey Indonesia (LSI) ini menambahkan, record moral presiden PKS yang baru belum cukup jadi pengobat PKS bisa sembuh dari luka parah akibat kasus hukum Luthfi. PKS masih perlu melakukan gebrakan radikal lainnya. Misalnya, membuat pernyataan tegas dan keras soal korupsi. Atau sikap tegas soal koalisi dengan mengambil sikap yang tidak banci. Misalnya keluar dari koalisi agar lebih bebas melakukan kontrol dan kritik.

"Intinya, perlu dibangun ekspektasi baru dan kepercayaan baru. Ini resiko bagi PKS yang mengusung simbol agama dan moral," demikian Toto. [dem]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya