Berita

surya paloh/ist

Politik

Giliran Pengurus Nasdem Sulteng yang Mundur

JUMAT, 01 FEBRUARI 2013 | 19:47 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketidakpuasan pengurus daerah Partai Nasdem terhadap Surya Paloh makin meluas. Kali ini giliran Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi Tengah, Yusuf Lakaseng, yang menyatakan mundur dari partai pengusung restorasi itu.

"Tindakan otoritarianisme Surya Paloh membunuh demokrasi di tubuh Partai Nasdem," ujar Yusuf kepada media di Galeri Kafe, TIM, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).

Ada dua alasan Yusuf mundur. Menurutnya, hasrat Surya Paloh menjadi ketua umum melahirkan absolut power di tubuh partai. Saat memaksakan diri menjadi ketua umum, Surya Paloh merupakan ketua Majelis Nasional (MNP) Partai Nasdem. Tindakan Surya Paloh mirip apa yang terjadi di rezim Orde Baru di bawah sikap otoritarian mantan Presiden Soeharto.


Alasan kedua, posisi Surya Paloh menjadi ketua umum telah mengakibatkan perpecahan internal partai. Padahal posisi sebelumnya sebagai Ketua MNP adalah kombinasi dengan struktur kepemimpinan di tubuh partai. Dimana partai dipimpin oleh anak-anak muda yang telah membuktikan prestasinya dengan mengantarkannya sebagai partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014 mendatang.

"Lolosnya Partai NasDem sebagai satu-satunya partai baru adalah kombinasi kepemimpinan organisasi," kata Yusuf.

Sebagai inisiator gerakan restorasi, lanjut dia, semestinya Surya Paloh memposisikan diri sebagai negarawan yang bijak sebagaimana dipersepsikan masyarakat terhadap kehadiran Partai Nasdem.  Pada Kongres I di Jakarta, Yusuf masih percaya bahwa SP tidak akan menerima posisi ketum. Ia mengikuti dengan seksama bagaimana pelaksanaan kongres hingga akhirnya peserta benar-benar memilih Surya Paloh sebagai ketua umum.

"Hati saya miris karena kongres tidak lebih sebagai kelompok paduan suara. Ada pengkondisian agar kongres melahirkan kesepakatan aklamasi," sebutnya. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya