Berita

surya paloh/ist

Politik

Giliran Pengurus Nasdem Sulteng yang Mundur

JUMAT, 01 FEBRUARI 2013 | 19:47 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketidakpuasan pengurus daerah Partai Nasdem terhadap Surya Paloh makin meluas. Kali ini giliran Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi Tengah, Yusuf Lakaseng, yang menyatakan mundur dari partai pengusung restorasi itu.

"Tindakan otoritarianisme Surya Paloh membunuh demokrasi di tubuh Partai Nasdem," ujar Yusuf kepada media di Galeri Kafe, TIM, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).

Ada dua alasan Yusuf mundur. Menurutnya, hasrat Surya Paloh menjadi ketua umum melahirkan absolut power di tubuh partai. Saat memaksakan diri menjadi ketua umum, Surya Paloh merupakan ketua Majelis Nasional (MNP) Partai Nasdem. Tindakan Surya Paloh mirip apa yang terjadi di rezim Orde Baru di bawah sikap otoritarian mantan Presiden Soeharto.


Alasan kedua, posisi Surya Paloh menjadi ketua umum telah mengakibatkan perpecahan internal partai. Padahal posisi sebelumnya sebagai Ketua MNP adalah kombinasi dengan struktur kepemimpinan di tubuh partai. Dimana partai dipimpin oleh anak-anak muda yang telah membuktikan prestasinya dengan mengantarkannya sebagai partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014 mendatang.

"Lolosnya Partai NasDem sebagai satu-satunya partai baru adalah kombinasi kepemimpinan organisasi," kata Yusuf.

Sebagai inisiator gerakan restorasi, lanjut dia, semestinya Surya Paloh memposisikan diri sebagai negarawan yang bijak sebagaimana dipersepsikan masyarakat terhadap kehadiran Partai Nasdem.  Pada Kongres I di Jakarta, Yusuf masih percaya bahwa SP tidak akan menerima posisi ketum. Ia mengikuti dengan seksama bagaimana pelaksanaan kongres hingga akhirnya peserta benar-benar memilih Surya Paloh sebagai ketua umum.

"Hati saya miris karena kongres tidak lebih sebagai kelompok paduan suara. Ada pengkondisian agar kongres melahirkan kesepakatan aklamasi," sebutnya. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya