Berita

ilustrasi/ist

Massa Bayaran Mulai Hiasi Pemilukada Sumsel

SELASA, 29 JANUARI 2013 | 07:16 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

. Situasi politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Sumsel mulai memanas. Massa bayaran pun dikerahkan untuk menjatuhkan salah satu kandidat gubernur.

Hal ini terungkap saat aksi unjuk rasa puluhan  masyarakat  yang tergabung dalam Komando Masyarakat dan Pemuda Sumsel (Kompass) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin kemarin (28/1) yang menuntut Gubernur Sumsel Alex Noerdin diperiksa KPK atas kasus korupsi.

Ratusan massa ini ternyata bukan warga Sumsel sesuai nama organisasinya, melainkan massa bayaran yang didatangkan dari Jakarta sendiri. Ironisnya, salah satu orator salah menyebutkan jabatan H Alex Noerdin sebelum menjabat Gubernur Sumsel. Orator itu malah menyebut H Alex Noerdin mantan Bupati Banyuasin. Padahal yang sebenarnya Musi Banyuasin.


Salah seorang peserta aksi, Sulaiman warga Kampung Melayu mengaku, dirinya tidak tahu isu yang disuarakan. Sebab, dirinya hanya diajak teman-temannya untuk ikut berdemo di KPK.

"Yang penting ikut aja, mau soal apa terserah," ungkapnya.

Dia mengaku, dijanjikan uang sebesar Rp100 ribu jika terlibat dalam demo itu. Namun, uang bayaran itu akan diberikan usai berdemo dan sekembali ke Kampung Melayu.

"Lumayan dapat cepek, siapa yang mau ngasih jaman gini," terangnya.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan Arina, satu kampung dengan Sulaiman. Ibu rumah tangga ini juga mengaku diajak berdemo. Meski bukan warga Sumsel, dirinya mengambil sikap masa bodoh. Yang penting terima bayaran sesuai perjanjian.

"Lumayanlah, daripada nganggur di rumah," kata dia. [ysa]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya