Berita

ist

Banyak Korban Banjir Tak Dibantu, BNPB Harus Bikin LPJ

JUMAT, 25 JANUARI 2013 | 17:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengatasi banjir dahsyat yang terjadi pekan lalu dan masih dirasakan akibatnya sampai sekarang oleh sebagian warga Jakarta dipertanyakan. Pasalnya, banyak korban banjir yang tidak mendapatkan bantuan padahal anggaran untuk menangani  bencana banjir  yang dikelolah BNPB sangat besar, yakni sekitar Rp 1,3 triliun.

"Kemana saja dana sebesar itu? Banyak pengungsi korban bencana banjir yang mengalami kekurangan makanan," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (25/1).

Boni menuturkan, pada Sabtu (19/1) pekan lalu dirinya bersama beberapa kolega dihubungi oleh warga di daerah Cawang-Kalibata, tepatnya di belakang Rumah Sakit Budi Asih diberitahu bahwa ada sekitar 700-an pengungsi korban bencana banjir yang kekurangan makanan. Berdasarkan pantauan lapangan, mereka benar-benar krisis makanan. Sementara bantuan yang datang berasal dari lembaga swadaya dan inisiatif personal dari sejumlah warga yang memiliki kemampuan finansial.


Apa yang dialami pengungsi di Cawang bisa jadi dialami juga oleh pengungsi korban banjir di wilayah Jakarta lainnya.

"Ini sebuah ironi. Kemana BNPB?" tanya Boni.

Apa yang dialami Boni dialami juga beberapa anggota DPR. Seorang anggota DPR bahkan mengeluh karena banjir jadi ajang komersial. Ketua DPR Marzuki Alie yang dikonfirmasi Boni juga mengaku menemukan keanehan di lapangan.

Boni pun meminta BNPB membut laporan pertanggungjawaban ke publik mengenai pemakaian anggaran dalam pelaksanaan tugasnya. Pasal 11 UU No 24/2007 disebutkan bahwa BNPB merupakan pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana. Sementara di Pasal 12 nya jelas disebutkan tugas BNPB antara lain menyampaikan informasi kegiatan yang dilakukannya kepada masyarakat; menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional dan  mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN.

"Itu yang kita tuntut sekarang. BNPB harus memberikan pertanggungjawaban publik karena fakta di lapangan banyak korban bencana banjir yang tak dibantu oleh BNPB," demikian Boni.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya