Berita

Politik

Pemilu 2014 Seremoni Melegalisasi Politik Ekonomi Penghamba Modal

SELASA, 22 JANUARI 2013 | 16:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Momentum Pemilu 2014 hanya akan menjadi seremoni legalisasi politik ekonomi penghamba modal. Pemilu hanya akan jadi arena perebutan kekuasaan elit belaka.

Begitu benang merah yang muncul dalam diskusi bertajuk Meneropong Politik Indonesia 2014, Melawan Mainstream Demokrasi Modal yang digelar Gerakan Mahasiswa Indonesia (GM-I) di Gallery Cafe TIM, Jakarta siang tadi.

"Saya kira kondisinya akan seperti itu. Sampai hari ini tidak ada kesadaran kolektif dari elit-elit politik yang akan berkontestasi di pemilu nanti berwacana terjadinya perubahan radikal demokrasi substantif, demokrasi yang berkualitas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk orang per orang seperti yang saat ini terjadi," kata Wakil Ketua Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Bidang Politik dan Jaringan, Ridwan Darmawan, di sela-sela diskusi.


Tanpa ada perubahan radikal dalam cara pandang kita sebagai bangsa berdaulat, kata dia, maka pemilu 2014 hanya akan melegalisasi kontinuitas perampasan tanah-tanah rakyat, politik upah murah, korupsi, eksploitasi sumber-sumber agraria strategis, dan lain-lainnya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan tidak tepat jika tahun 2013 dan 2014 disebut sebagai tahun politik. Sebaliknya, tahun ini dan tahun depan adalah tahun kematian politik. Maksudnya adalah kematian politik substantif dan akan didominasi oleh politik prosedural seremonial.

"Sehingga diperlukan kelompok masyarakat sipil termasuk mahasiswa untuk siap-siap bekerja keras mengawal hak-hak rakyat agar rakyat tidak dibelakangi atau ditinggalkan oleh pelaku politik akibat dari perebutan kekuasaan dan modal yang akan terjadi," demikian Ray. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya