Berita

Politik

DPR Telat Usut Keterlibatan Boediono di BLBI

JUMAT, 18 JANUARI 2013 | 22:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keinginan DPR mendalami keterlibatan Boediono dalam megakorupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai terlambat.

"Aneh kalau DPR baru mau mendalami. Kemarin-kemarin kemana saja? Bukannya indikasi keterlibatan Boediono sudah diketahui lama," sindir Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (18/1).

Wacana DPR membentuk tim pengusutan keterlibatan Boediono dalam kasus BLBI disampaikan anggota Tim Pengawas Bank Century, Hendrawan Supratikno. Menurut dia, kerja-kerja pengusutan tersebut bisa saja digabung dengan Timwas Century yang hanya diberi mandat untuk mengusut dan mengawasi kasus Century.


Sementara soal keterlibatan Boediono dalam kasus BLBI jelas disebut dalam putusan MA dimana dia dinyatakan ikut serta memberikan dana kepada Bank Harapan Sentosa.

Tom pesimis pengusutan keterlibatan Boediono dalam kasus BLBI oleh tim bentukan DPR, kalau jadi dibentuk, akan memebrikan hasil yang memuaskan. Pasalnya, keterlibatan Boediono dalam megaskandal bailout Century Rp 6,7 triliun yang sudah terang benderang saja muaranya hingga kini masih gelap.

"Apalagi negara anggap BLBI sebagai utang dan data-datanya sudah banyak yang hilang. Pasti jadi muter-muter lagi nanti," katanya.

Sebaliknya, dia berpandangan, masalah keterlibatan Boediono sebaiknya ditangani oleh penegak hukum. Sekalipun lagi-lagi, publik bisa jadi kecewa karena para penegak hukum kita tidak punya keberanian menyeret orang nomor dua di republik ini.

"Keterlibatan Boediono dalam kasus Century jelas, tapi kan KPK ngeles melulu. Boediono malah dikatakan sebagai warga istimewa, ini kan masalah," demikian Tom. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya