Pemerintah Gembira DPR Tak Mau Loloskan Daming Sunusi

Pemerintah menyambut gembira dan mendukung sepenuh hati keputusan fraksi-fraksi di DPR yang menerapkan standar etika ketat dalam menyeleksi hakim agung.

Begitu disampaikan Menkopolhukam Djoko Suyanto dalam keterangannya, Selasa (15/1), menyikapi sikap semua fraksi di DPR yang menolak meloloskan M. Damin Sunusi menjadi Hakim Agung, lantaran telah mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas saat menjalani fit and proper test calon Hakim Agung kemarin.

Di hadapan Komisi III yang mengujinya, Daming mengatakan "Yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati."

"Pemerintah juga merasa besar hati menyaksikan kuat dan sensitifnya perasaan keadilan yang hidup di masyarakat. Ini adalah bukti bahwa keadilan gender adalah bagian dari etika publik dalam demokrasi kita," kata Djoko.

Keadilan, masih kata Djoko, bukanlah keadilan bila hanya melindungi satu jenis kelamin dan hukum tidak boleh dibiarkan menjadi kepanjangan dominasi patriarki. Demokrasi yang kita bangun selama ini juga tidak bisa penuh dirayakan tanpa hak dan peran setara perempuan di dalamnya. Kita semua, lanjut dia, perlu mengambil peran untuk memastikan Indonesia tak akan pernah menjadi bangsa yang mengingkari dan mengecualikan sejarah perjuangan perempuan.

"Reaksi keras kaum perempuan Indonesia yang kita saksikan hari ini terhadap hakim yang tak sensitif itu, adalah bukti menggembirakan bahwa sejarah perjuangan kaum perempuan dalam demokrasi Indonesia bukan saja sudah lama dimulai, namun juga akan terus melengkapi rupa dan isi kebangsaan Indonesia," demikian Djoko. [dem]