Berita

hidayat nurwahid/rmol

Politik

SELEKSI HAKIM AGUNG

PKS Akan Laporkan Daming ke MA

SELASA, 15 JANUARI 2013 | 14:30 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI memastikan tidak akan meluluskan M. Daming Sunusi dalam fit and proper test untuk menjadi Hakim Agung.

Bahkan, PKS akan melaporkan Daming ke Mahkamah Agung (MA). PKS menilai, sangat tidak pantas bagi seorang calon hakim agung menjadikan korban perkosaan sebagai candaan.

"Instruksi kami adalah Daming dicoret sebagai calon hakim agung," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1).

Hidayat mengatakan, sangat tidak pada tempatnya seorang calon hakim agung menjadikan korban perkosaan sebagai bahan candaan. Hidayat juga berpendapat, Daming juga harus dikenai sanksi oleh MA sebab pernyataanya telah mempermalukan korps hakim.

"PKS menghukum dia dengan tidak memilih dan akan melaporkan yang bersangkutan ke MA, untuk menyelamatkan citra MA dan Hakim Agung," tandas Hidayat.

Sebagaimana diberitakan, pernyataan yang tidak pantas terlontar dari mulut Daming saat menjawab pertanyaan mengenai kejahatan pemerkosaan yang diajukan oleh anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Andi Azhar. Andi menanyakan pendapat Daming mengenai hukuman mati bagi pemerkosa.

Tak disangka, pertanyaan serius dalam forum fit and proper test calon Hakim Agung di DPR ini dijawab Daming dengan jawaban yang tidak pantas. "Yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati," kata Daming.

Daming sendiri usai fit and proper test, kepada wartawan mengaku jawaban itu sekadar untuk mencairkan suasana. "Saya lihat kita terlalu tegang, supaya ketegangan itu berkuranglah. Tadi kan ketawa sebentar," jawab Daming. [dem]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya