Berita

Tolak Pembekuan, 5 Ribu Kader Baret Demo Kantor Surya Paloh

SENIN, 14 JANUARI 2013 | 22:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kisruh pembekuan kepengurusan Garda Pemuda Nasional Demokrat (GPND) DKI Jakarta oleh Dewan Pimpinan Pusat GPND terus bergulir. Seluruh kader dan struktur GPND se-DKI Jakarta menggelar aksi penolakan dengan turun ke jalan, Senin (14/1).

"Mengapa kami turun ke jalan? Karena DPP GPND tidak memiliki niat baik dalam menyelesaikan persoalan. Baris kata sudah tak terbaca dan suara telah membentur dinding arogansi DPP GPND," kata ketua DPW GPND DKI, Rizky Aprilia, seperti dikutip dari situs resmi milik GPND, http://gardapemudanasdem.org, Senin (14/1).

Aksi turun ke jalan yang juga diikuti sekitar 5000 pasukan Barisan Reaksi Cepat (Baret) DKI yang mewakili 28.000 anggota Baret se-DKI ini menuntut pencabutan keputusan rapat pleno DPP GPND yang termaktub dalam Surat Edaran No. 1/SE/DPP-GPND/I/2013 dan memulihkan nama baik dan merehabilitasi posisi seluruh individu yang termaktub dalam surat tersebut, yakni Jaffray Bittikaka, Endika Wijaya, Muhammad Sukron, Rusdianto dan Vitri Rangkuti.


"Mendesak Rapimnas agar segera mengambil langkah-langkah penyelamatan organisasi sesuai mekanisme yang berlaku di organisasi," sambung dia.

Dinyatakan juga bahwa GPND DKI Jakarta tetap solid di bawah kepemimpinan Rizky Aprilia, dan mengakui Saiful Haq sebagai Sekjen GPND yang masih menjabat hingga hari ini.

"Kami adalah barisan pengawal gerakan perubahan. Kami menolak cara-cara yang anti demokrasi. Karena Sejatinya, kader GPND DKI Jakarta adalah kader yang selalu bersetia pada cita-cita restorasi Indonesia sepanjang sejalan dengan mekanisme organisasi. Untuk itulah kami turun ke jalan, untuk merebut kembali apa yang telah menjadi hak konstitusional kami," demikian Rizky. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya