Berita

hatta rajasa/ist

Politik

Muhammadiyah Kecewa PAN Jadi Partai Terlalu Terbuka

SENIN, 14 JANUARI 2013 | 23:33 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sejak dideklarasikan, Partai Amanat Nasional (PAN) meneguhkan diri sebagai partai terbuka dan bukan partai Islam atau partai berbasis massa Islam. Pernyataan Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto di sela-sela acara peringatan Natal 2012 di Jayapura, Senin (14/1), bahwa PAN berhaluan nasionalis, terbuka dan tidak identik dengan kelompok tertentu bukanlah hal baru.

"Itu cuma penegasan saja. Dari awal PAN memang menyatakan sebagai partai terbuka, termasuk menerima pengurus dari non Islam. Misalnya sekarang ada Bara Hasibuan," kata pengamat politik dari Universitas Parahiyangan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (14/1).

Penegasan Bima Arya, menurut Asep, tidaklah salah. Belajar dari pengalaman bahwa partai-partai Islam yang inklusif selalu mendapat dukungan kecil dari pemilih. Bahkan bisa "gulung tikar" seperti yang dialami Partai Bulan Bintang milik Yusril Ihza Mahendra.

"Bima Arya seolah-olah menegaskan PAN ingin ikut jejak partai Demokrat atau partai berhaluan nasionalis lainnya. Bersifat terbuka, berideologi nasionalis tapi tetap mengedepankan aspek religiusitas. Dan memang, belajar dari pengalaman menurut saya partai Islam sebagian besarnya akan mengarah ke sana," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, dengan pernyataannya Bima Arya ingin menghilangkan citra PAN yang selama ini identik dengan Muhammadiyah. Memang dalam sejarahnya PAN punya hubungan kental dengan Muhammadiyah. Tapi, identifikasi ini memunculkan kesan bahwa PAN partai inklusif alias tertutup.

"Tapi tetap harus diingat, Muhammadiyah akan kecewa kalau PAN jadi partai yang terlalu terbuka. Misalnya sebagian besar atau setengah kepengurusannya diisi oleh non muslim. Apalagi kalau dibarengi dengan menghilangkan sama sekali program-program Islam dalam perjuangan kepartaian PAN," demikian Asep. [dem]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya