Berita

sby/ist

Politik

Forum OKP Tolak Roy Suryo Menpora Baru

JUMAT, 11 JANUARI 2013 | 23:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Forum koordinasi dan konsultasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Majelis Pemuda Indonesia, menolak keras penunjukkan Roy Suryo sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora). Penolakan didasarkan atas masukan-masukan dari berbagai kalangan OKP.

"Presiden seharusnya mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan dalam memilih pembantu-pembantunya. Sehingga, kesan seorang presiden sebuah negara yang demokratis tidak diciderai oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu," kata Sekretaris Majelis Pemuda Indonesia, Afrasian Islamy, dalam keterangannya, Jumat (11/1).

Mestinya, dalam bingkai kepatutan dan kelayakan presiden SBY mempertimbangkan masukkan serta saran-saran dari para stakeholder yang bersinggungan langsung dengan tupokosi Menpora. Jelas bahwa pengangkatan Roy Suryo tak menyinggung sedikitpun kapasitas personal yang hadir dari representasi dunia kepemudaaan dan olahraga.

"Apa kapasitas beliau sehingga dalam fit and propertest yang dilakukan Istana memenuhi kualifikasi? Apa hanya bicara tentang kemampuannya mengamankan pos politik-kepentingan partai demokrat yang jauh-jauh hari sudah sibuk menggunakan kata jatah?" tanya Afrasian.

"Jatah adalah bahasa yang sangat pragmatis dan terkesan konspiratif-politis," sambung dia.

Saat ini, Afrasian mengingatkan SBY, dunia kepemudaan dihadapkan pada perpecahan, kelembagaan pemuda Indonesia carut marut. Dunia keolahragaan melalui perpecahan di PSSI sampai sekarang masih terjadi. Pertanyaannya, dimana rasionalisasi kapasitas Roy Suryo yang tak memiliki background dan pemahaman mendalam tentang kepemudaan dan olahraga mampu hadir sebagai dewa penyelesai masalah.

"Objektifikasi kami dan sekaligus subjektifikasi saya terhadap permasalahan ini, jangan lagi ada politisasi hajat besar kepemudaaan dan olahraga yang kental karena hanya bicara kepentingan partai politik yang pragmatis," kecam Afrasian. [dem]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya