Berita

kang yance/ist

Politik

Kang Yance Mau Kembalikan Karawang Daerah Swasembada Beras

RABU, 09 JANUARI 2013 | 21:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Calon gubernur Jabar, Irianto MS Syafiuddin (Kang Yance) berkeinginan mengembalikan Kabupaten Karawang sebagai daerah swasembada beras. Secara historis, Kabupaten Karawang memiliki lahan pertanian, terutama sawah yang sangat luas.

"Kabupaten Karawang punya sejarah bagaimana UKM (Usaha Kecil Menengah) pertaniannya potensial meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Karawang selama ini dikenal sebagai lumbung padi Jabar," kata dia, Rabu (9/1).

Menurut cagub nomor urut dua ini, untuk merealisasikan peningkatan IPM Karawang, maka wadah transaksi ekonomi atau pusat jual-beli hasil dari UKM pertaniannya perlu diadakan.

"Karawang harus memiliki pasar induk. Sehingga dari hasil panen pertanian (padi) bisa disalurkan ke pasar-pasar Induk di luar Karawang. Sehingga kedepannya Karawang bisa menjadi konsentrasi produsen beras nasional," ungkap Kang Yance, panggilan dia.

Dia membandingkan dengan DKI Jakarta yang mampu meningkatkan IPM masyarakatnya. Padahal Jakarta tidak memiliki lahan sawah yang luas, namun memiliki pasar induk Cipinang.

"Jakarta tidak punya sawah, tapi Jabar punya banyak sawah. Keinginan saya, biar Jokowi datang ke Jabar untuk minta beras," candanya.

"Orang Jakarta silahkan beli beras di Karawang, sehingga harganya sesuai dengan kebutuhan para petani bukan menurut toke (bos)," tambah mantan Bupati Indramayu dua periode ini.

Kemudian, ketika Kabupaten Karawang kembali menjadi daerah lumbung beras nasional, Jabar pada umumnya memiliki posisi tawar yang baik bagi para petani dan hasil pertaniannya.

"Itu harus dibuat, jadi jangan sampai marketable surplus beras Kabupaten Karawang ini menjadi mengurangi posisi tawar para petani di sini. Karena apa? Mereka mengirim ke pasar induk Cipinang, jadi posisi tawarnya rendah," tutup Kang Yance. [dem]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya