Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat pemerintahan SBY-Boediono gagal menjadi instrumen stimulus fiskal dan mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran.
"Total realisasi pembayaran utang yang dibayar pemerintah tahun 2012 jauh lebih besar dibandingkan beberapa pos alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P 2012, seperti untuk belanja barang, belanja pegawai dan bahkan belanja subsidi energi," kata Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (8/1).
Total realisasi pembayaran utang pemerintah tahun 2012 mencapai Rp 314,890 triliun, atau sekitar 29,4% dari total belanja pemerintah pusat tahun 2012 yang mencapai Rp 1.069.534 triliun. Sementara untuk belanja barang hanya Rp 186 triliun, belanja modal Rp 168 triliun, belanja pegawai Rp 212 triliun, dan belanja subsidi energi Rp 225 triliun.
Total realisasi pembayaran utang itu terdiri dari pembayaran pokok sebesar Rp 197,104 triliun dan pembayaran bunga sebesar Rp 117,785 triliun.
"Kemiskinan hanya bisa turun 0,3% (Maret-September 2012), ketimpangan pendapatan pada kisaran 0,41, sementara setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya menciptakan 180 ribu lapangan kerja," demikian Dani.[dem]
