Berita

ROY B.B JANIS/IST

PDP Versi Roy Janis Harus Dilaporkan ke Mabes Polri

SENIN, 07 JANUARI 2013 | 19:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kisruh di tubuh Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) belum juga usai. PDP versi Laksamana Sukardi meminta KPU melaporkan PDP versi Roy BB Janis ke Mabes Polri karena menggunakan data verifikasi parpol dengan tidak benar di hampir seluruh provinsi dan kabupaten.

"Data yang verifikasi parpol yang diserahkan PDP  ke KPU merupakan data yang tidak akurat, karena banyak pengurus partai  di daerah yang sudah pindah ke partai lain," kata Ketua Pelaksana Harian Partai Demokrasi Perjuangan (Ketua Plh PDP) Petrus Selestinus, Senin (7/1).

Petrus meminta agar KPU tidak meloloskan PDP yang dipimpin Roy BB Janis sebagai peserta Pemilu 2014 karena data pengurus partai didaerah banyak yang tidak benar.


"Kalau tetap diloloskan, maka pasti ada yang tidak beres ditubuh KPU karena meloloskan partai yang menggunakan data yang tidak akurat," katanya.

Dia menjelaskan, banyak kantor PDP yang ada di daerah sudah tidak ada lagi dan anggotanya sudah bubar dan bergabung dengan partai lain.
Bahkan berdasarkan verifikasi PDP ditingkat daerah,  31 DPD PDP tidak lolos verifikasi parpol, yang lolos hanya dua yaitu PDP DKI Jakarta dan PDP Sulawesi Tenggara. Ia mencontohkan, PDP di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah tidak ada kegiatan lagi.

Ketua PDP versi Laksamana Sukardi sejak awal telah meminta KPU untuk tidak melakukan verifikasi terhadap PDP karena terjadi perpecahan di tubuh pengurusnya. Karena tetap dipaksa untuk melakukan verifikasi, kata Petrus akhirnya KPU banyak mengeluarkan uang untuk mengecek pengurus PDP ditingkat daerah padahal sudah banyak yang bubar.  

"Jadi KPU ditipu sama pengurus PDP," katanya. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya