HMI: Surat Akbar Tanjung Adalah Bentuk Tanggung Jawab Kader Golkar

Surat yang dilayangkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, ke DPP Partai Golkar perihal evaluasi elektabilitas Ketum Golkar yang jadi capres tunggal, Aburizal Bakrie alias Ical alias ARB, sama sekali bukan hal yang salah.

Hal itu dilandasi oleh fakta sosial dan politik. Sampai saat ini, elektabilitas ARB sebagai Capres tunggal Partai Golkar belum mampu memberikan keyakinan bahwa Golkar dapat memenangkan Pemilu 2014.

"Ini merupakan sebuah kepiawaian komunikasi seorang Akbar Tanjung, sekaligus bentuk tanggung jawab seorang kader dan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar," ujar Ketua Bidang Hukum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Luthan Daulay, dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (5/12).

Sebelumnya, kata Luthan, Akbar pernah meminta DPP, DPD dan seluruh struktur Partai Golkar bekerja maksimal guna mempersiapkan majunya ARB sebagai Capres Golkar.

"Tapi, sampai sekarang kerja struktur partai beserta tim pemenangan juga belum  mampu meyakinkan rakyat Indonesia, dan ini ditandai menurunnya elektabilitas ARB dibandingkan dengan capres atau tokoh lainnya," ungkapnya.

Atas dasar itulah, ungkap Luthan, sangat mungkin Akbar mencoba untuk menggunakan metode komunikasi baru dengan model meminta DPP mengevaluasi keputusan politik Partai Golkar yang merekomendasikan ARB sebagai Calon Presiden, agar DPP Partai Golkar beserta jajaran struktur partai dapat bekerja lebih sistematis, terukur, dan terarah serta dapat berpikir lebih obyektif dengan mengedepankan kepentingan partai untuk menghadapi pemilu 2014.

Luthan sangat menyayangkan ketika surat Akbar itu ditanggapi secara negatif dan kontra produktif dari beberapa fungsionaris DPP Partai Golkar, yang berujung pada penyerangan balik. Serangan balik itu sangat berlebihan, membabi buta dan menanggalkan nilai nilai etika dan estetika sesama keluarga besar Partai Golkar.

"Menurut saya, harapan surat itu hanya berpijak untuk memenangkan Pemilu 2014 dan tentunya ke depan pandangan yang obyektif dan positif haruslah dikedepankan terlebih fungsionaris partai dalam menyikapi setiap fakta sosial dan politik Golkar," pungkasnya. [ald]