Berita

saleh husin

Ketua DPP Hanura: Ganti Semua Menteri yang Berkinerja Jeblok

SABTU, 29 DESEMBER 2012 | 10:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Mundurnya Andi Alifian Mallarangeng dari kursi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga merupakan momentum yang tepat bagi Presiden SBY untuk mencopot para menteri yang berkinerja buruk.

"Sebaiknya SBY sudah dapat menunjuk penggantinya sekaligus mengganti para pembantu yang kinerjanya jeblok atau kurang bagus dengan orang-orang yang lebih kompeten entah itu berasal dari mana," ujar Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Sabtu, 29/12).

Soal siapa saja yang akan diganti dan siapa yang akan mengganti, menurut Saleh Husin, tentu SBY yang lebih mengetahui. Apalagi memang, hanya SBY yang memiliki hak pregrogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.

"Kami Partai Hanura tentu tidak ingin mencampuri urusan kabinet," sambung Sekretaris Fraksi Hanura di DPR RI ini.

Meksi sebagai partai oposisi, Hanura tetap berkeinginan pemerintahan SBY-Boediono lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan bangsa terutama masalah tersedianya lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang semakin berat di tahun mendatang.

"Dan juga kami berharap SBY dapat mengakhiri masa tugasnya dengan cemerlang apalagi hanya tinggal dua tahun kurang," tandas anggota Komisi V DPR ini.

Isu reshuffle kabinet ini memang kian santer belakangan ini. Apalagi setelah Kamis  kemarin, Mensesneg Sudi Silalahi menyatakan ada sejumlah kementerian yang penyerapan anggarannya dibawah 65 persen. Jumlahnya, kurang dari 10 kementerian.

"Ada yang di bawah 65 persen, tapi tidak banyak,” jelas Sudi.

Kementerian mana saja? Sudi tidak mau menyebut. “Jumlahnya kurang dari sepuluh, hanya beberapa,” imbuhnya.

Pernyataan Sudi ini seakan mengonfirmasi temuan FITRA alias Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, yang  memaparkan sekitar enam kementerian malas. Kementerian itu hanya menggunakan kurang dari 20 persen, dari yang dianggarkan.

Enam kementerian yang dimaksud adalah Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Kementrian Negara Pemuda dan Olah raga, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya