DPR dituding bebal dan selalu ingin menang sendiri. Akibat 'kengeyelan' DPR kini muncul masalah. Auditor BPK Agung Firman Muzakir harus memeriksa anggota Pokja Kahar Muzakir dalam audit investigasi Hambalang tahap II padahal hubungan keduanya sebagai anak dan bapak.
"Publik harus tahu bahwa DPR lah yang tidak benar dalam masalah ini. Sebab, mereka yang memilih anak rekan sesama anggota DPR menjadi anggota BPK,†kata Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Junisab Akbar, Minggu (22/12).
Menurut Junisab, harusnya dari awal DPR lebih berhati-hati dengan tidak menggunakan paham hubungan ayah-anak yang sangat istimewa ini dalam memilih anggota BPK. Lebih aneh lagi, lanjut Junisab, terhadap kasus Agung Firman Sampurna, DPR belakangan berkoar-koar ke publik jika hubungan istimewa antara terperiksa dan yang memeriksa harus dihindari.
"Ini merupakan kekeliruan yang harusnya dihindari dari awal. Bukan DPR malah menyalahkan yang lain dengan mengeluarkan pernyataan agar Ketua BPK tidak menugaskan Agung Firman Sampurna untuk mengaudit kasus Hambalang," sambung dia.
Ketua DPR Marzuki Alie pun mendukung pernyataan anggota DPR dari berbagai fraksi, antara lain Eva Sundari, Teguh Juwarno dan Bambang Soesatyo yang menyatakan agar Agung tak dilibatkan dalam mengaudit Hambalang. Alasan yang dikemukankan mereka sepertinya sangat bijaksana dan benar, yakni ada etika di lembaga BPK dalam melakukan pemeriksaan sehingga tidak mungkin membiarkan ada orang punya hubungan darah bisa melakukan pemeriksaan atau audit terhadap satu kasus. Namun Junisab mengingatkan, kekisruhan ini terjadi karena semata-mata akibat ulah DPR.
"Saya perlu meluruskan ini supaya publik tidak terkecoh dengan DPR," tutup Junisab dalam keterangan tertulisnya.[dem]
