Berita

surya paloh/ist

Politik

Jadi Ketum Nasdem, Kekuasaan Surya Paloh Melebihi Soeharto

MINGGU, 23 DESEMBER 2012 | 09:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Surya Paloh dinilai tidak tepat menempati kursi ketua umum Partai Nasdem. Paloh dan Nasdem sudah menjadi brand, sehingga cukup bagi dia menempati posisi sebagai ketua Majelis Nasional DPP Partai Nasdem seperti yang diembannya saat ini.

"Kalau Surya Paloh menjadi ketum justru tidak akan menambah nilai, karena Nasdem dan dia seperti api dan panasnya. Dia penggagas dan pendiri," kata  dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A. Bakir Ihsan, melalui pesan singkatnya, Minggu (23/12).

Pada dasarnya, kata dia, Paloh berhak dipilih menjadi ketua umum Partai Nasdem dalam kongres partai yang direncanakan berlangsung Januari mendatang asalkan prosesnya berlangsung secara transparan dan demokratis. Namun sebagai pendiri dan orang yang paling berkuasa di partai, maka otomatis proses chek and balances di partai pengusung perubahan itu tidak akan berjalan apabila Paloh benar-benar menjabat ketua umum partai. Tidak ada yang bisa lagi melakukan kontrol karena di saat bersamaan dia menjabat ketua majelis nasional.

Sebagai perbandingan, Soeharto saja yang disebut-sebut otoriter tak pernah menjadi ketua umum Golkar. Serupa dengan itu, SBY dan Prabowo Subianto yang partainya lahir di era reformasi, menempatkan diri mereka sebagai king maker di partai mereka masing-masing.

"Kalau itu terjadi (Paloh jadi ketua umum), maka melebihi kekuasaan Pak Harto," tutur Bakir.

Menurut dia, sebagai partai baru Nasdem memang perlu dipimpin oleh orang yang bisa membantu mengdongkrak citranya, misalnya public figur yang punya integritas. Tapi lagi-lagi, sosok tersebut bukanlah Surya Paloh.

"Bagi Nasdem tinggal bagaimana melahirkan ketum yang bercitra dan berintegritas. Ini semua perlu karena masyarakat kita terlebih di era informasi ini masih melihat citra figur," demikian Bakir. [dem]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya