Berita

surya paloh/ist

Politik

Jadi Ketum Nasdem, Kekuasaan Surya Paloh Melebihi Soeharto

MINGGU, 23 DESEMBER 2012 | 09:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Surya Paloh dinilai tidak tepat menempati kursi ketua umum Partai Nasdem. Paloh dan Nasdem sudah menjadi brand, sehingga cukup bagi dia menempati posisi sebagai ketua Majelis Nasional DPP Partai Nasdem seperti yang diembannya saat ini.

"Kalau Surya Paloh menjadi ketum justru tidak akan menambah nilai, karena Nasdem dan dia seperti api dan panasnya. Dia penggagas dan pendiri," kata  dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A. Bakir Ihsan, melalui pesan singkatnya, Minggu (23/12).

Pada dasarnya, kata dia, Paloh berhak dipilih menjadi ketua umum Partai Nasdem dalam kongres partai yang direncanakan berlangsung Januari mendatang asalkan prosesnya berlangsung secara transparan dan demokratis. Namun sebagai pendiri dan orang yang paling berkuasa di partai, maka otomatis proses chek and balances di partai pengusung perubahan itu tidak akan berjalan apabila Paloh benar-benar menjabat ketua umum partai. Tidak ada yang bisa lagi melakukan kontrol karena di saat bersamaan dia menjabat ketua majelis nasional.

Sebagai perbandingan, Soeharto saja yang disebut-sebut otoriter tak pernah menjadi ketua umum Golkar. Serupa dengan itu, SBY dan Prabowo Subianto yang partainya lahir di era reformasi, menempatkan diri mereka sebagai king maker di partai mereka masing-masing.

"Kalau itu terjadi (Paloh jadi ketua umum), maka melebihi kekuasaan Pak Harto," tutur Bakir.

Menurut dia, sebagai partai baru Nasdem memang perlu dipimpin oleh orang yang bisa membantu mengdongkrak citranya, misalnya public figur yang punya integritas. Tapi lagi-lagi, sosok tersebut bukanlah Surya Paloh.

"Bagi Nasdem tinggal bagaimana melahirkan ketum yang bercitra dan berintegritas. Ini semua perlu karena masyarakat kita terlebih di era informasi ini masih melihat citra figur," demikian Bakir. [dem]


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya