Berita

Politik

Ada Bukti Paling Kuat Rakyat Menyesal Menangkan SBY

JUMAT, 21 DESEMBER 2012 | 10:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rakyat Indonesia bukan cuma menyesal telah mempercayakan duet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono untuk memimpin negara ini. Rakyat bahkan sudah punya caranya sendiri dalam menyelesaikan persoalan hidup mereka sehari-hari karena lemahnya peran pemerintah.

Demikian dikatakan salah satu tokoh aktivis reformasi 98 yang kini bergiat di Gerakan Indonesia Bersih, Ahmad Kasino, menanggapi perdebatan atas pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang menegaskan bahwa rakyat telah menyesal memilih SBY pada Pilpres 2009.

"Rakyat bukan lagi menyesal, tapi pemerintahan ini sudah jadi ancaman bagi keutuhan NKRI karena mereka semakin jauh dari cita-cita para pendiri negara," tegas Kasino, kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (21/12).


Menurutnya, Presiden SBY tidak pernah serius dalam pemberantasan korupsi. SBY masih memagari kasus-kasus korupsi yang melibatkan kalangan Istana Negara dari penegakan hukum. Pemerintahannya juga terkesan membiarkan konflik horizontal mewabah di tengah masyarakat. Kondisi diperparah dengan kebijakan pemerintah yang lebih mengakomodir kepentingan asing.

Intinya, ada empat hal yang menurut Kasino menjadi titik lemah pemerintahan SBY. Mulai dari upaya mensejahterakan rakyat, pemberantasan korupsi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan peran dalam menjaga ketertiban di dunia.

Kelemahan di berbagai sektor itu jelas berdampak pada semakin tingginya angka kemiskinan. Dan bukti paling kuat untuk mengatakan rakyat menyesal adalah rakyat tidak lagi menganggap adanya peran pemerintah, tidak percaya hukum dan punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan mereka di tengah himpitan ekonomi yang semakin keras.

"Karena pemerintah lemah, masyarakat yang mayoritas miskin dan tak terdidik menyelesaikan persoalan kehidupan mereka dengan cara sendiri. Kekerasan dan konflik horizontal semakin banyak," ungkapnya.

Tak lupa dia menambahkan, wabah kekerasan dan konflik di antara masyarakat adalah dampak elite-elite politik yang mempertontonkan cara berpolitik tidak beradab. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya