Berita

Politik

Ada Bukti Paling Kuat Rakyat Menyesal Menangkan SBY

JUMAT, 21 DESEMBER 2012 | 10:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rakyat Indonesia bukan cuma menyesal telah mempercayakan duet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono untuk memimpin negara ini. Rakyat bahkan sudah punya caranya sendiri dalam menyelesaikan persoalan hidup mereka sehari-hari karena lemahnya peran pemerintah.

Demikian dikatakan salah satu tokoh aktivis reformasi 98 yang kini bergiat di Gerakan Indonesia Bersih, Ahmad Kasino, menanggapi perdebatan atas pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang menegaskan bahwa rakyat telah menyesal memilih SBY pada Pilpres 2009.

"Rakyat bukan lagi menyesal, tapi pemerintahan ini sudah jadi ancaman bagi keutuhan NKRI karena mereka semakin jauh dari cita-cita para pendiri negara," tegas Kasino, kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (21/12).


Menurutnya, Presiden SBY tidak pernah serius dalam pemberantasan korupsi. SBY masih memagari kasus-kasus korupsi yang melibatkan kalangan Istana Negara dari penegakan hukum. Pemerintahannya juga terkesan membiarkan konflik horizontal mewabah di tengah masyarakat. Kondisi diperparah dengan kebijakan pemerintah yang lebih mengakomodir kepentingan asing.

Intinya, ada empat hal yang menurut Kasino menjadi titik lemah pemerintahan SBY. Mulai dari upaya mensejahterakan rakyat, pemberantasan korupsi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan peran dalam menjaga ketertiban di dunia.

Kelemahan di berbagai sektor itu jelas berdampak pada semakin tingginya angka kemiskinan. Dan bukti paling kuat untuk mengatakan rakyat menyesal adalah rakyat tidak lagi menganggap adanya peran pemerintah, tidak percaya hukum dan punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan mereka di tengah himpitan ekonomi yang semakin keras.

"Karena pemerintah lemah, masyarakat yang mayoritas miskin dan tak terdidik menyelesaikan persoalan kehidupan mereka dengan cara sendiri. Kekerasan dan konflik horizontal semakin banyak," ungkapnya.

Tak lupa dia menambahkan, wabah kekerasan dan konflik di antara masyarakat adalah dampak elite-elite politik yang mempertontonkan cara berpolitik tidak beradab. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya