DR. Saleh: Pemerintah Tak Punya Political Will Hadapi Kendala Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah kendala serius. Pemerintah dinilai belum memiliki political will untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Padahal, konstitusi mengamanatkan anggaran untuk sektor pendidikan dipasok sebesar 20 persen.

"Salah satu kendala yang sering dikeluhkan adalah kurikulum yang selalu berubah. Perubahan kurikulum itu menimbulkan kebingungan tersendiri di kalangan guru dan siswa," demikian disampaikan DR. Saleh Daulay, Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah, dalam Simposium Internasional yang diikuti ratusan perwakilan mahasiswa Indonesia dari 23 negara di Kampus Universitas Jawaharal Nehru, New Delhi, Selasa (19/12).

Kendala lain yang juga dinilai serius, lanjut Saleh, adalah tidak adanya link-match antara dunia pendidikan dan pasar kerja. Tidak mengherankan bila banyak alumni perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Mereka malah belajar secara serius ketika sudah memasuki dunia kerja.

Selain itu, tingkat kesejahteraan guru dan dosen juga dinilai masih belum memuaskan. Hal ini akan terasa bila dibandingkan dengan para karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Akibatnya, banyak guru dan dosen yang mencari pekerjaan tambahan di luar jam mengajar.

"Kendala yang tidak bisa dikesampingkan adalah kapitalisasi pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan swasta menjamur dan memungut biaya pendidikan yang sangat tinggi. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada lembaga pendidikan swasta, tetapi juga lembaga pendidikan milik pemerintah." Semestinya, kendala tersebut tidak perlu ada bila pemerintah mempunyai perencanaan dalam membangun dunia pendidikan Indonesia. Selama ini, program-program pendidikan dirancang secara insidentil. Itulah sebabnya mengapa di akhir tahun selalu ramai dengan kegiatan yang sifatnya sekedar untuk menghabiskan anggaran. [zul]