Kebijakan pembatasan kendaraan melalui pelat nomor ganjil-genap dinilai bukan solusi untuk menekan kemacetan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun diingatkan jangan hanya membuat kebijakan untuk mengejar target.
"Genap Ganjil itu tidak boleh dipisahkan. Itu bukan solusi. Jokowi terlalu gegabah dan terkesan terburu-buru mengambil kebijakan. Jangan hanya mengejar target kinerja namun nantinya malah tambah bikin runyem persoalan," jelas Ketua Umum Garda Muda Nasional Kuntum Khoiru Basa kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 19/12).
Menurut Kuntum, untuk mengatasi kemacetan, pertama pemerintah harus menekan arus jual kendaraan mobil dan motor dengan cara meningkatkan harga jual dan menaikkan pajak kendaraan. Sehingga menimbulkan efek jera untuk pembelian double kendaraan.
Kedua, aturan ganjil genap bisa digantikan dengan cara "car week" atau minggu mobil dan "motor cycle week" atau minggu motor. "Maksudnya adalah penerapan 1 minggu menggunakan motor dan satu minggu menggunakan mobil. Ini saya kira lebih efektif dari pada aturan genap ganjil," jelasnya.
Ketiga, menaikkan harga parkir di perkantoran, mall dan sebagainya. Keempat, ini yang paling penting, menyegerakan penyedian transportasi subway dan monorel. Karena busway bukan solusi yang tepat dan bukan juga solusi kreatif untuk mengatasi kemacetan.
Makanya, tegas ketua umum organisasi sayap PAN ini, sejak awal pihaknya tidak setuju adanya busway. Karena itu tidak memberikan keadilan di masyarakat. "Jalan yang ada saat ini merupakan hasil urunan pajak masyarakat selama ini. Lalu disekat paksa oleh pemerintah dengan alasan mengurangi kemacetan," ungkapnya.
Padahal, kalau pemerintah mau jujur, itu sebenarnya bukan untuk mengurangi kemacetan tapi motifnya adalah mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat. "Ini tidak sejalan ideologi yang kita anut. Ideologi Pancasila tidak mengajarkan hal tersebut," tandasnya. [zul]
