Banyak orang tidak mengerti subtansi RUU Desa tapi sudah langsung memperdebatkan apakah aparat desa sebaiknya diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS) atau tidak.
"Kadang-kadang orang nggak ngertinya disitu. Kita itu sekarang lagi berdebat soal UU tentang Desa. Desa itu mau seperti desa seperti di Jawa atau adat," ujar anggota Komisi II DPR dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 16/12).
Dia menjelaskan, kalau mau seperti desa adat, masak perangkatnya jadi PNS. Kalau aparat desa mau diangkat dari PNS, lanjutnya, sebaiknya pemerintah desa diganti semuanya jadi kelurahan.
Kemudian, lanjut Ganjar, DPR sejak tahun 2009 lalu berjuang keras mendesak pemerintah segera membereskan honorer kategori I, honorer kategori II, PTT (Pegawai Tidak Tetap), GTT (Guru Tidak Tetap), yang sampai hari ini belum diangkat jadi PNS padahal sudah ada PP-nya. "Itu sampai hari ini nggak beres. Itu honorer yang mau diangkat, sudah ada PP-nya, nggak jelas sudah hampir lima tahun," ungkap Ganjar.
Padahal dulu ada kategori III sampai V honorer yang mau diangkat jadi PNS. Tapi, pemerintah hanya menyanggupi sampai honorer kategori II.
"Pemerintah hanya sanggup II kok. Itu pemerintah loh yang didukung oleh orang-orang itu, partai-partai itu. Maka partai-partai itu saya tanya ulang sekarang. Heh partai-partai, kalian yang berkuasa itu, coba Anda selesaikan dulu honorer ini. Jangan cuma teriak cari popularitas saja," tegas Ganjar.
Karena itu, Ganjar mengajak publik untuk berbicara secara realistis. Dia menegskan kembali, Pemerintah sudah mengeluarkan PP untuk mengangkat tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun. Tapi saat ini tak bisa laksanakan. "Terus kita mau nipu rakyat. Jangan tunggangi kepentingan politik jangka pendek. Maka kalau cuman dengan populisme saja, pasti itu sedang menipu," demikian Ganjar. [zul]
