Anggaran Kemiskinan Belum Dinikmati Semua Orang Miskin

.Komitmen pemerintah mengurangi kemiskinan sia-sia jika tidak ada reformasi birokrasi secara menyeluruh. Pasalnya, selain program kemiskinan yang selama ini diterapkan belum tepat sasaran, anggaran kemiskinan diduga banyak diselewengkan para panitia atau birokrat.

Menurut Presiden SBY, tiap tahun pemerintah menggelon­tor­kan puluhan triliun anggaran gu­na me­wu­judkan komitmennya da­lam pem­berantasan kemiskin­an (pro poor) di Indonesia dengan meng­gu­nakan empat pilar stra­tegi eko­nomi.

Dia mengatakan, pembe­ran­tas­an kemiskinan penting agar eko­nomi In­donesia bisa tumbuh tan­pa menimbulkan jarak yang besar antara orang miskin dan kaya.

“Anggaran puluhan triliun tiap tahun kita keluarkan untuk bantu orang miskin guna mem­biayai ke­sehatan dan pendi­dikan. De­ngan begitu yang pen­dapatannya pas-pasan bisa di­gunakan untuk konsumsi yang lain,” kata SBY.

Dikatakan SBY, tantangan eko­nomi Indonesia tahun depan cu­kup berat karena per­eko­no­mian global masih belum cerah. SBY mengatakan, hampir semua lem­baga ekonomi me­nu­runkan pro­yeksinya terkait per­tumbuhan ekonomi global 2013.

“Lingkungan global belum ce­rah benar. Kita harus sangat serius bekerja keras menjaga per­eko­nomian nasional kita,” ucap­nya.

Tahun depan, pemerintah me­nargetkan pertumbuhan ekonomi 6,8 persen atau sangat ambisius. SBY menyatakan, perlu kerja ke­ras untuk mencapai target itu.

Koordinator Advokasi dan In­vestigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi me­nga­takan, berapapun anggaran yang dige­lontorkan pemerintah, tidak akan mampu mengurangi angka ke­miskinan secara sig­nifikan. Pu­luhan triliun anggaran kemis­kin­an yang tiap tahun terus mening­kat pun akan sia-sia jika peme­rin­tah tak mereformasi birokrasinya.

“Setiap tahun pemerintah mem­berikan puluhan triliun anggaran untuk orang miskin. Tapi ang­gar­an tersebut belum se­pe­nuhnya di­nikmati orang miskin akibat prog­ramnya yang belum tepat sasaran. Tidak me­nutup kemungkinan ang­garan itu dise­lewengkan para pa­nitia atau bi­rokrat lantaran bi­rok­rasinya yang bertele-tele,” ka­ta Uchok kepada Rakyat Merdeka.

Selain itu, menurut Uchok, tri­liunan anggaran kemiskinan juga menjadi tak berguna akibat harga bahan pokok yang terus me­rang­kak naik. Sebab, ma­syarakat akan lebih memilih meman­faatkan da­na bantuan tersebut untuk me­menuhi ke­butuhan se­hari-hari.

“Harga bahan pokok sudah se­harusnya dikontrol, karena  se­lama ini harga bahan tidak ada yang mengkontrol. Apalagi sub­sidi BBM mau dicabut, itu sama saja pemerintah membunuh orang-orang miskin,” ujarnya.

Menko Kesra Agung Laksono menjanjikan tingkat kemiskinan sudah berada di bawah 10 per­sen sebelum masa pemerintahan Pre­siden SBY usai. Agung me­ng­­­klaim, hingga Juni 2012 ting­kat kemiskinan telah me­nurun ke ang­ka 11,9 persen, indikasi ini di­lihat dari data Badan Pusat Sta­tistik (BPS) pada kuartal II-2012.

Dijelaskan Agung, tahun 2004, kemiskinan masih cukup tinggi di posisi 17,9 persen. Namun, saat ini sudah sangat menurun.

“Ini masih akan kita genjot lagi dengan berbagai program pe­nanggulangan kemiskinan agar menjadi di bawah 10 pesen,” tuturn politisi Partai Golkar itu.

Menurut Agung, seseorang di­katakan miskin apabila me­miliki penghasilan 1,5 dolar AS per hari. Dia mengakui, meski tingkat ke­miskinan telah me­nurun, tapi ter­dapat peningkatan di angka pengangguran.

“Angka pengangguran me­mang me­ning­kat jumlahnya, tapi presentasenya tidak,” ujarnya.

Menteri Perencanaan dan Pem­bangunan Nasional/ Kepala Ba­dan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ar­mida S Alisjahbana mengatakan, penduduk miskin di Indonesia tersebar tidak merata. Jumlah ter­besar dari penduduk miskin 57,8 persen berada di Pulau Jawa.

Lalu 21 persen di Sumatera, 7,5 persen di Sulawesi, 6,2 persen di Nusa Tenggara, 4,2 persen di Maluku dan Papua dan angka terkecil  3,4 persen tersebar di Ka­limantan. [Harian Rakyat Merdeka]