Blok Migas Natuna Kehilangan Pembeli

Pemerintah diminta tidak ragu meneken proyek eksplorasi minyak dan gas (migas) di Blok East Natuna, Kepulauan Riau.

Pemerintah berjanji akan memberikan insentif kontrak ker­ja sama Blok East Natuna di Ke­pulauan Riau. Namun, lang­kah ini masih menunggu finali­sasi dari dua regulator.

Menteri Keuangan Agus  Mar­­to­wardojo mengatakan, langkah ini hanya tinggal me­nunggu fi­nali­sasi dari Kemen­terian Energi dan Sumber Daya Mineral (ES­DM) dan Badan Koordinasi Pe­nana­man Modal (BKPM) untuk pen­capaian ke­sepakatan. Setelah finalisasi ini, baru teken kontrak di Blok mi­gas yang dulu ber­nama Natuna Blok Alpha D ini.

“Yang diharapkan oleh konsor­sium dan apa respons pemerin­tah sudah selesai. Jadi, harusnya su­dah bisa difinalisasi,” ujar Agus di Jakarta, kemarin.

Menkeu menuturkan, perma­salahan yang muncul tidak se­lamanya ber­­sumber pada per­min­taan in­sentif. Namun, solusi yang di­se­pakati juga harus me­nguntung­kan semua pihak.

“Kita harus bisa pandai mem­berikan satu solusi dan kemudian sama-sama sepa­kat. Kalau se­andainya dilakukan sensitivity analisis dan kalau sean­dainya itu turun dari 15 dolar AS ke 13 do­lar AS, mungkin ini benar-benar men­cerminkan kon­disi yang akan da­tang itu bentuk paket penawaran dari pemerintah su­dah disiap­kan,” tukas Agus.

Pengamat energi Marwan Ba­tu­bara mengingatkan, peme­rin­tah harus mempercepat penan­data­nga­nan kontrak kerja sama pe­ngembangan Blok East Na­tuna, Kepulauan Riau. Menurut­nya, kalau pemerintah lamban mena­ngani kontraknya, dikhawa­tir­kan produksi gas di East Natuna akan kehilangan pembeli.

“Jika terlalu lama, ada momen pasokan dan harga gas menjadi tak kondusif bagi East Natuna,” ujar kepada Rakyat Mer­deka.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) ini men­jelaskan, kuartal pertama 2013 adalah waktu yang tepat kon­trak bagi hasil (production sharing contract/PSC) Blok East Natuna ditandatangani. Bila tidak, pro­yek­si bahwa gas akan diproduksi 2020 nanti bisa molor dan teran­cam ditinggalkan pembeli.

Bila terus diundur, maka la­dang gas yang cadangannya men­capai 222 triliun kaki kubik ini bisa disalip oleh eksportir gas lain­nya.  Apalagi, dengan masuk­nya shale gas (gas bantuan dang­kal) asal Amerika Serikat (AS) yang dijual murah di pasaran. Diper­luasnya Terusan Panama mem­buat kapal tengker asal AS bisa dengan gampang mendis­tribu­si­kan shale gas hingga In­donesia.

“Belum lagi sejumlah negara lain yang sedang mempromosi­kan cadangan gasnya seperti Australia dan Qatar. Pengem­bangan shale gas di China yang diperkirakan selesai tujuh tahun mendatang juga semakin riskan membuat gas dalam negeri ini kehilangan pembeli,” jelas Mar­wan.

Pengamat energi dari Refor­miner Institute Ko­maidi Notone­goro menilai, ada konsekuensi yang harus peme­rintah tanggung ketika memper­lambat kontrak East Natuna. Sa­lah satunya, pe­nerimaan negara juga akan ter­hambat. Selain itu, tam­bahan pa­sokan gas domestik juga tak akan bisa segera terea­lisasi.

“Pemerintah tak akan cepat mendapat tambahan penerimaan negara serta tambahan pasokan gas domestik juga tak akan bisa segera dirasakan konsumen di Tanah Air. Padahal permintaan akan gas bumi tiap tahunnya te­rus meningkat,” kata Komaidi.

Menteri ESDM Jero Wacik me­negaskan, kontrak akan sele­sai pada kuartal pertama 2013. Pasalnya, pembahasan sudah me­masuki finalisasi. Koordinasi de­ngan Kementerian Keuangan juga sudah dilakukan.

“Jadi, seka­rang sudah menje­lang final. Pokoknya sesegera mungkin kita berikan. Harus,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sebagai informasi, penanda­tanganan kontrak East Natuna yang direncanakan pada De­sem­­ber 2012 akan mundur hing­ga 2013. Target penandata­ngan­an kontrak itu terus mengalami ke­munduran. Awalnya, ditar­getkan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Okto­ber 2011, lalu mundur per­te­nga­han tahun 2012, November 2012 dan terakhir Desember 2012.

Seperti diketahuiaban tahun terjadi penurunan produksi mi­nyak mencapai 13 persen. Sam­pai dengan akhir 2012 ini diper­kirakan lifting minyak hanya men­capai 894 ribu barel per hari. Kemudian tahun 2013 turun kem­bali menjadi 891 ribu barel. [Harian Rakyat Merdeka]