Peluit Ditiup, Ratusan Polisi Kumpul Lalu Bubar Jalan

.Konflik antara Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) dengan PSSI kembali memanas. KPSI di bawah kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti berencana mengambil markas PSSI di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

Pengambilalihan kantor PSSI ini merupakan hasil kese­pa­katan kongres yang yang dige­lar di Hotel Sultan, Jakarta. Salah satu poinnya yakni menjalankan roda organisasi PSSI dan ber­kan­tor di kantor PSSI Pintu X dan XI Stadion Gelora Bung Karno.

Rencana pengambilalihan kan­tor PSSI ini pun ditindaklanjuti pihak kepolisian.  Polda Metro Jaya menurunkan pasukan untuk berjaga-jaga di kantor PSSI sejak Senin sore.

Saat Rakyat Merdeka datang ke kantor PSSI kemarin siang, terli­hat tiga polisi baru saja keluar dari dalam kantor organisasi yang dipimpin Djohar Arifin itu. Me­re­ka tak ada yang membawa sen­jata. Sambil berjalan, petugas itu ma­sih sempat melemparkan se­nyum pada awak media yang nongkrong di pelataran kantor.

Tak lama tiga polisi lagi ke luar dari kantor PSSI. Dari arah ber­la­wanan muncul tiga polisi.  Me­reka hendak masuk ke dalam. Pin­tu kaca yang sejak tadi ditu­tup, didorong sampai terbuka. Lalu mereka masuk ke dalam.

Pantauan Rakyat Merdeka di kantor PSSI tampak lengang. Tidak ada staf atau pegawai PSSI yang ngantor. Hanya ada seorang satpam saja yang berjaga-jaga di dekat pintu masuk kantor.

Suasana kantor pun tampak te­maram. Hanya sebagian lampu ruangan saja yang dinyalakan. Me­sin pendingin ruangan juga dimatikan karena tak pengurus yang berada di kantor.

Di luar kantor PSSI, polisi me­nyebar di beberapa sudut Gelora Bung Karno. Ada yang terlihat tidur-tiduran di atas tikar plastik di bawah pohon, tak jauh dari kan­tor PSSI. Ada juga ngopi sam­bil ngobrol dengan polisi lain­nya. Beberapa polisi mengisi waktu main playstation.

Perwira yang berdiri di sebe­rang kantor PSSI di Pintu X dan XI Gelora Bung Karno meniup peluit panjang.  Personel polisi yang sebelumnya menyebar mu­lai berkumpul. Ada yang datang dari arah selatan. Ada yang lari-lari kecil dari warung tenda.

Agung, anggota polisi yang se­dang merebahkan badan di tikar plastik segera bangkit mendengar panggilan itu. Sehabis santap siang, ia bersama polisi lainnya ber­istirahat di bawah pohon rindang di kawasan Gelora Bung Karno.

Sebelum memakai sepatu, po­lisi muda itu lebih dulu me­lu­rus­kan badan. Dalam hitungan detik, kedua kakinya sudah menge­na­kan sepatu boot. Baret yang dija­dikan alas tidur dikenakan di ke­palanya yang berpotongan ram­but cepak.  Ia lalu menghadap ke komandan regu.

Dalam beberapa menit, ratusan polisi sudah berkumpul di depan komandan regu. Tanpa banyak bicara, mereka segera mem­be­n­tuk barisan dan mengambil sikap istirahat untuk mendengarkan instruksi komandan regu.  

“Kita berkemas. Tugas sudah se­lesai, sekarang kembali ke markas. Segera laksanakan dan bubar,” ujar komandan yang me­niup peluit tadi.

Barisan pun bubar. Sebagian per­sonel polisi ada yang tetap berdiri di pinggir-pinggir pagar besi sambil berbincang. Sisanya mengemasi alat pengamanan unjuk rasa yang mereka bawa.

Puluhan tameng plastik dan ta­meng baja yang sebelumnya ter­geletak rapi di atas tanah segera dibenahi. Tak hanya tameng, tongkat rotan yang menjadi sen­jata menghadapi massa, di­pu­ngut. Perlengkapan sudah di­pe­gang pasukan lalu menunggu truk pengangkut.

Dari arah selatan terlihat empat truk polisi melaju pelan men­de­kati pasukan Salah satu truk par­kir membelakangi personel yang sudah menyandang perlengkapan.

Truk pun berhenti. Dua polisi terlihat langsung berlari kebagian belakang truk. Dibukanya pintu be­lakang sehingga membuka ce­lah yang lebarnya seukuran de­ngan badan truk. Satu-persatu perlengkapan yang tadi dibawa dimasukkan dalam truk.

“Kami akan kembali ke markas di Polda Metro Jaya. Kalau per­sonel sih rata-rata pulang ke ru­mah masing-masing. Sebab, ba­nyak yang bawa motor sendiri ti­dak ikut rombongan,” kata se­orang polisi yang enggan di­se­but­kan namanya.

Ketika ditanya apakah akan ada pergantian polisi yang ber­jaga, ia menjawab tidak. Kata dia, berdasarkan informasi yang dite­rima, kondisi kantor PSSI aman untuk beberapa ke depan.

“Kabar soal akan diambil alih kantor PSSI ini tidak terbukti. Su­dah satu malam kami jaga disini, situasi aman. Tapi kita lihat saja nanti,” ujarnya sambil ber­ge­gas me­nuju ke parkiran motor.

Organisasi Dibubarkan, Mulai Dari Nol Lagi

Kemelut antara Komite Pe­nye­lamat Sepakbola Indonesia (KPSI) dengan PSSI dianggap telah merusak prestasi cabang olah­raga itu. Untuk memperbaiki kondisi persepakbolaan, kedua­nya perlu dibubarkan.

Adalah bekas anggota Komite Normalisasi PSSI FX Hadi Rudyatmo yang menyarankan hal itu. Menurut Rudy, kisruh yang terjadi antara KPSI dan PSSI sulit untuk diselesaikan.

“Bubarkan dulu PSSI dan KPSI, mereka tidak mungkin bisa ber­satu kalau masih memp­er­ta­han­kan kepentingannya sendiri-sendiri. Setelah itu pemerintah baru intervensi,” ujarnya.

Wali Kota Solo itu menilai, kekisruhan yang terjadi di tubuh sepak bola Indonesia baru bisa diselesaikan, bila organisasi dimulai dari nol lagi.

Maksudnya? Kata dia, bila ti­dak ada organisasi, maka pe­me­rintah bisa dengan mudah me­la­ku­kan penataan baru terhadap masa depan sepakbola tanah air.

Dengan pemerintah turun tangan, lanjutnya, maka FIFA akan mengeluarkan sanksi berupa pembekuan terhadap organisasi yang ada. “Pemerintah harus me­ngirim surat kepada FIFA, minta waktu sebulan untuk menyusun kepengurusan yang baru,” tambah Rudy.

Rudy paham benar akan anca­man sanksi dari FIFA jika peme­rintah turun tangan. Namun la­ng­kah ini dianggapnya sebagai so­lusi untuk meredakan kisruh se­pak bola di Indonesia.

“Lebih baik kita kena sanksi, 6 bulan atau setahun. Setelah itu kita berbenah, dan timnas Ind­o­ne­sia akan menjadi macan Asia lagi, dari pada kisruh terus seperti ini. Tidak ada selesainya,” tegasnya.

Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault ber­pen­dapat, dualisme kepengu­ru­san sepakbola susah untuk di­le­rai, mengingat kedua belah pihak masih sama-sama ngotot paling benar dan berkuasa. “Perlu jiwa besar untuk sele­sai­kan semuanya. Tapi pemerintah juga tidak boleh tinggal diam,” ujarnya.

Pemerintah Bentuk Gugus Tugas

Hindari Sanksi FIFA

Untuk menyelesaikan dua­lis­me kepengurusan organisasi se­pak bola, pemerintah mem­ben­tuk gugus tugas (task force). Tim ini dibentuk Menteri Koor­dinator Kesejahteraan Masya­ra­kat (Menko Kesra) Agung Laksono, yang juga pejabat sementara Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pembentukan gugus tugas ini setelah Agung berkonsultasi dengan beberapa tokoh olah raga nasional, di kantor Kemen­pora, kemarin. Rapat konsultasi itu dihadiri Ketua KOI Rita Su­bowo, Ketua KONI Tono Su­rat­man, dan belas Ketua Ko­mite Normalisasi PSSI, Agum Gumelar.

“Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal terkait kemelut PSSI dan KPSI yang tidak kunjung selesai dan mem­pertimbangkan kemung­kinan akan dikeluarkannya sanksi kepada Indonesia oleh FIFA,” ujar Agung Laksono usai per­temuan itu.

Karena itu, lanjut Agung, pi­haknya lalu memutuskan mem­bentuk task force yang terdiri dari lima orang. Komposisinya, tiga tokoh di atas ditambah dua orang dari Kementerian Pe­muda dan Olahraga. Kedua orang itu Yuli Mumpuni, Se­k­re­taris Kemenpora; dan Deputi I Kemenpora Joko Pekik Irianto.

Rita Subowo ditunjuk men­jadi ketua tim. Sementara  Yuli Mumpuni sekretaris. Tiga orang lainnya bertindak sebagai ang­gota. Tim ini, memiliki tiga tu­gas utama. Yakni ber­kon­sul­tasi dengan FIFA agar Indonesia ter­hindar dari sanksi.

Tim ini juga, lanjut Agung, akan mengadakan konsultasi dengan FIFA dan AFC me­nge­nai kemungkinan pemerintah menggunakan kewenangannya sesuai dengan UU Nomor 3 Ta­hun 2005 tengan Sistem Ke­olah­ragaan Nasional dan PP Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Ke­olah­ra­ga­an­.

Selain itu, tim akan me­la­ku­kan langkah terhadap organisasi PSSI untuk mengantisipasi se­andainya Indonesia terkena san­ksi FIFA.

“Kami Menunggu Pengakuan FIFA”

Hingga kemarin sore, isu KPSI akan mengambil alih kan­tor PSSI tidak terbuktui. Na­mun pihak KPSI memas­ti­kan tetap akan menduduki kan­tor PSSI.

La Nyalla Mahmud Mat­ta­lit­ti, Ketua KPSI yang juga ter­pi­lih jadi Ketua PSSI versi Ko­n­g­res Luar Biasa Ancol mene­gas­kan, akan menjalankan re­komendasi kongres. Salah satunya akan berkantor di Ge­lora Bung Karno yang saat ini ditempati PSSI.

Kapan mulai menempati? La Nyalla mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari organisasi sepakbola inter­nasional (FIFA) tentang dua hasil kongres yang digelar KPSI. Pertama, yakni Kongres Luar Biasa (KLB) Ancol 18 Maret lalu. Kedua, yakni Kong­res Biasa yang baru saja digelar di Hotel Sultan, Jakarta.

“Terserah FIFA. Kalau FIFA me­ngakui malam ini ya kita du­duki. Kalau FIFA membalas be­sok ya besok kita duduki,” katanya.

“Meski berhak, kami akan melakukan dengan cara baik-baik dan begitu juga dengan para voter. Kami akan memberi somasi dengan halus agar me­reka (kubu Djohar) sadar bahwa kami yang mendapat dukungan mayoritas sesuai MoU,” tegas pengusaha yang juga Ketua Kadin Jawa Timur.

Menurut La Nyalla, hasil ke­dua kongres KPSI sudah dise­rahkan ke FIFA via surat. “Ke FIFA kan nggak  perlu harus orangnya. Surat kan bisa juga. Jadi kami sudah jalan,” jelasnya.

Sekjen PSSI Halim Mahfudz mengatakan rencana mendu­duki kantor PSSI di Gelora Bung Karno hanya hanya gertak sambal. Menurut dia, tidak ada organisasi yang berhak ber­kan­tor di sini, selain PSSI.

“Organisasi yang mana (yang mau ambil alih)? PSSI, kan lembaga sah. Ada yang melin­du­ngi kita, lho. Tuhan juga me­lindungi,” kata Halim.

Ia yakin pemerintah tidak akan tinggal diam bila nanti ter­jadi pendudukan terhadap kan­tor PSSI. Sebab, kantor itu me­rupakan milik negara yang di­pi­njam kepada PSSI. Bukan mi­lik organisasi.  “Tapi, terserah saja kalau dibiarkan negara ini menjadi chaos. Saya kira tidak, dan saya tidak yakin. Pada ak­hirnya apapun akan kelihatan,” kata Halim. [Harian Rakyat Merdeka]