Impor Beras, Kementan & Bulog Saling Lempar Tanggung Jawab

.Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) saling lempar tanggung jawab. Keduanya tidak mau disalahkan soal kebijakan impor beras. Wakil Menteri Pertanian (Wa­mentan) Rusman Heriawan me­ngatakan, impor beras dilakukan karena manajeman stok Bulog tidak jalan.

“Impor yang dilakukan bukan karena produksi beras nasional merosot. Justru sebaliknya, tahun ini produksi beras nasional meng­alami kenaikan 4,9 persen jika dibanding tahun sebelumnya,” katanya di Jakarta, kemarin.

Rusman mengaku produksi sam­pai akhir tahun diperkirakan 38 juta ton beras, sedangkan ke­bu­­tuhan hanya 33 juta ton. Jadi ma­sih ada surplus sekitar 5 juta ton.

Namun yang jadi masalah, me­nurut dia, ada waktu-waktu di mana tidak panen sehingga stok pada bulan tertentu mengalami penurunan. Rusman mengatakan, mestinya Bulog sudah meng­an­tisipasi bergesernya musim ta­nam yang berdampak pada peru­bahan waktu panen.

Dia menekankan, perlunya lang­kah cerdas dalam manajemen stok, sehingga stok beras yang ada di Bulog setiap saat ada dan mampu memenuhi kebutuhan ter­utama dalam penyaluran ras­kin. Karena itu, Kementan bisa me­mahami opsi yang diajukan Bu­log berupa impor beras sekitar 700 ribu ton.

Dirut Perum Bulog Sutarto Ali­moeso menegaskan, impor beras merupakan kebijakan dari peme­rintah pusat untuk menjaga cada­ngan beras. Bahkan, pihak­nya siap menghadapi audit ke­bi­jakan impor beras 2012 oleh Ba­dan Pe­meriksa Keuangan (BPK).

Menurut dia, Bulog me­nyam­but baik langkah BPK yang akan melakukan audit kebijakan im­por beras dan diharapkan hasil­nya bi­sa memberikan masukan dan per­baikan bagi pemerintah dan Bu­log dalam melakukan impor be­ras tahun depan ataupun swa­sembada pangan.      

“Kebijakan impor beras adalah kebijakan pemerintah. Keputusan BPK mengaudit kebijakan impor be­ras adalah keinginan BPK me­lihat seberapa jauh kebijakan itu berjalan, jadi kami sambut baik,” kata Sutarto.

Untuk diketahui, BPK akan me­lakukan inistiatif mengaudit kebijakan impor beras di tahun 2012. Audit dilakukan karena ke­bijakan impor bers dinilai tak se­jalan dengan rencana peme­rin­tah untuk swasembada pangan.

Sutarto menambahkan, pihak­nya tahun ini hanya melakukan impor beras 700 ribu ton dari ja­tah 1 juta ton. Impor beras ter­sebut berasal dari Vietnam se­besar 600.000 ton dan India 100.000 ton. Dari total impor, jum­lah yang su­dah terealisasi 300.000 ton. Beras impor itu untuk menjamin keter­sediaan beras awal tahun 2013.

Untuk serapan beras petani, sam­pai November 2012 sudah men­capai 3,58 juta ton atau ham­pir dua kali lipat dibanding se­rapan tahun 2010 dan 2011. Ang­ka tersebut hanya kalah diban­ding serapan beras tahun 2009 yang mencapai 3,6 juta ton.

Anggota Komisi IV DPR Na­biel Al Musawa mengatakan, dari awal pemerintah memang tidak pernah berpihak kepada para pe­tani. Di saat produksi padi me­ningkat, pemerintah di bawah ko­ordinasi Menko Perekonomian me­lalui Kementerian Perda­ga­ngan dan Bulog malah ber­ko­la­borasi me­lakukan impor beras di akhir tahun ini sebanyak 700 ribu ton.

“Angka itu 72 persen dari izin impor yang diberikan Ke­men­te­rian Perdagangan sebanyak 1 juta ton,” ujar Nabiel.

Tidak berhenti sampai di situ, menurut Nabiel, langkah peme­rin­­tah melalui Menteri Keuangan memangkas anggaran pertanian pada Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 serta menolak Asu­ransi Petani dan Bank Pertanian.

Belum lagi anggaran untuk per­tanian yang tidak lebih dari 4 persen atau Rp 53,9 triliun dari total belanja APBN 2012 sebesar Rp 1.435 triliun. “Terlihat jelas pemerintah sa­ngat tidak berpihak pada sektor pertanian. Mereka juga habis-habisan memasukkan berbagai impor pangan dan hor­tikultura,” tegasnya.

Menurut dia, masyarakat sebe­narnya tidak memerlukan impor beras. Sebab menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), stok beras nasional sampai saat ini masih aman, dengan perkiraan produksi padi meningkat 4,87 persen menjadi 68,96 juta ton gabah ke­ring giling (GKG).

Jika impor itu tetap dilakukan, kata Nabiel, ada kecurigaan per­mainan mafia yang mengun­tungkan pihak ter­ten­tu yang me­rugikan ma­sya­rakat. [Harian Rakyat Merdeka]