Kontrak Ekspor Gas Ke Malaysia Terlalu Murah

Rencana pemerintah meng­impor gas dari Qatar sebanyak 1,5 metrik ton per annum (MTPA) per tahun untuk me­menuhi kebutuhan PT Peru­sa­haan Listrik Negara (PLN) dikritik DPR. Pasalnya, Indo­nesia negeri kaya akan gas.

Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldy berpendapat, pemerintah tidak perlu mela­ku­kan impor untuk me­me­nuhi kebutuhan pembangkit PLN. Yang diperlukan se­karang adalah keberanian pemerintah menghentikan kontrak-kon­trak ekpor gas yang merugikan.

Menurutnya, salah satu kon­trak ekspor gas yang meru­gikan negara adalah ke Malay­sia. Kontrak gas Conoco ke Petronas Malaysia kurang lebih 300 Million British Thermal Units (MMBTU) terlalu murah karena hanya dijual sekitar 3-6,5 dolar AS per Billion British Thermal Unit (BBTU).

“Saatnya hentikan aliran gas Indonesia ke Malaysia. Alih­kan ke domestik untuk me­menuhi pembangkit PLN dan industri,” kata Bobby.

Melihat harga ekspor gas pipa yang hampir 2 kali lipat ke Singapura sebesar 12 dolar AS per BBTU, maka tidak pan­tas jika Malaysia tidak mau merenegosiasi.  Apalagi se­muanya berasal dari pem­boran offshore (laut) yang cost re­covery-nya lebih mahal dari yang di onshore.

Bobby mengatakan, PT Pe­ru­sahaan Gas Negara (PGN) atau PLN sanggup membeli di atas harga kontrak Malaysia. Apalagi selama ini negeri jiran itu tidak beritikad baik me­lakukan renegosiasi karena ha­nya naik dari 3 dolar AS per BBTU menjadi  menjadi 6 do­lar AS per BBTU.  

“Gas kita menerangi acara F1 di Ma­laysia sementara Su­matera Selatan yang mem­punyai gas masih perlu banyak energi listrik,” ucap politisi asal Partai Golkar itu.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi. Dia mem­per­tanyakan keseriusan Ke­men­terian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam peng­alo­kasian pasokan gas domestik.

Saat ini dia belum melihat keseriusan dan kejelasan me­ngenai berapa alokasi pasokan gas untuk pembangkit industri, PLN, pupuk dan pelaksanaan konversi BBM ke gas.

“Memang tahun depan pe­merintah bilang pasokan gas untuk di dalam negeri secara gelondongan dapat 40 persen. Tapi alokasinya belum jelas ke mana-mananya, kita ingin tahu bagian masing-masingnya,” paparnya.

Belum lagi, alokasi gas yang 40 persen itu juga untuk men­dongkrak produksi minyak yang terus turun. Karena itu, pemerintah diminta menje­laskan pembagian pasokan gas dalam negeri. Dalam pem­bagiannya juga harus trans­paran. Apalagi PLN dan in­dustri dalam negeri juga terus mengeluhkan pasokan gas yang tidak memadai.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Rubi Rubiandini me­nga­takan, impor gas dari Ti­mur Tengah tersebut akan dipasok ke terminal penam­pungan dan regasifikasi (Floating Storage Regasifi­cation Unit/FSRU) Teluk Ja­karta yang dikelola Nusantara Regas untuk memenuhi ke­butuhan Pembangkit PLN.

“Mereka kira-kira bisa m­e­nyuplai sampai 1,5 MTPA per tahun. Nusantara Regas yang kurang sekarang bisa ter­penuhi gas fisiknya dari Qa­tar,” kata Rudi.

Rudi menyatakan, impor ters­ebut akan dimulai pada 2013 dan akan selesai 2015. [Harian Rakyat Merdeka]