Mahfudz Siddiq: Buka Perwakilan Kita Di Negara Palestina

Setelah PBB mengakui Palestina sebagai negara non anggota, Indonesia didesak membuka perwakilan di sana.

“Selama ini kan di-handle KBRI di Jordania. Ini saatnya membuka perwakilan kita di Pales­tina,’’ ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Mahfudz Siddiq dan rom­bo­ngan Komisi I DPR yang baru pu­lang dari Palestina melanjut­kan, dengan membuka perwa­kilan  di Palestina maka peme­rin­tah In­do­nesia bisa langsung berhu­bu­ngan dengan pihak-pi­hak di Palestina.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa itu saja tujuannya?

Kita juga mendorong Israel melakukan rekonsiliasi. Ma­salah Palestina dan Israel masih terus berlangsung meski sudah ada putusan PBB.

Buktinya Israel di Gaza masih melakukan serangan. Di Tepi Ba­rat memang tidak lagi mela­ku­kan serangan militer. Tapi pe­rampa­san dan pendudukan wilayah di Pa­lestina masih terus ber­lang­sung.

Mereka membuka pemuki­man-pemukiman baru secara illegal. Setiap pemukiman itu dikelilingi tembok-tembok tinggi

Apa masalah ini akan dila­porkan ke PBB?

Ya. Persoalan ini masih dira­maikan banyak Negara. Bah­kan beberapa negara Eropa se­perti Inggris, Perancis dan Jerman meng­ancam menarik dubes-nya dari Tel Aviv, karena proses per­­lua­san pembangunan pemu­kiman itu.

Apa hasil kunjungan ini dibawa ke rapat Komisi I DPR?

Itu sudah pasti. Kami mau me­manggil Menlu untuk menyam­paikan hal-hal ini di PBB dan me­nindaklanjutinya.

Apakah Komisi I mengun­jungi WNI di Gaza?

Tidak.

Kenapa?

Kunjungan Komisi I ke Pales­ti­na tepatnya Gaza Tepi Barat untuk me­­nyampaikan ke Parle­men Pa­lestina maupun Perdana Menteri Pa­lestina, Ismail Haniya dan pre­siden Mahmoud Abbas bahwa Indo­nesia memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina, bukan saja secara dejure tapi juga defacto.

Kunjungan Komisi I ke Pales­ti­na tepatnya Gaza Tepi Barat untuk me­­nyampaikan ke Parle­men Pa­lestina maupun Perdana Menteri Pa­lestina, Ismail Haniya dan pre­siden Mahmoud Abbas bahwa Indo­nesia memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina, bukan saja secara dejure tapi juga defacto.

Bagaimana dengan pen­danaan rombongan ke Gaza?

Sebagian didanai DPR dan sebagian lagi dari dana pribadi.

Kunjungan Ko­mi­si I ke Gaza alami hambatan?

Rencana komisi I datang ke Gaza kan saat serangan Israel sedang gencar-gencarnya dan Tepi Barat itu kan wilayah yang selama ini sulit untuk dida­tangi pejabat-pejabat resmi dari negara manapun termasuk dari In­donesia.

Bahkan dua bulan lalu Menteri Luar Negeri kita  dilarang masuk ke sana.

Dengan masuknya Ko­misi I ke Tepi Barat, kami bisa me­­li­hat secara langsung bagai­mana Israel melakukan program-pro­gram perampasan dan pen­dudukan wilayah-wilayah Pa­lestina.

Apa keuntungan Palestina dan Indonesia atas kunjungan komisi I ini?

Kalau bicara keuntungan, tentu terlihat dari pengakuan Ma­h­moud Abbas dan Ismail Ha­niya bahwa delegasi DPR ha­dir pada saat yang tepat, ketika Gaza baru saja mendapatkan se­rangan militer dari Israel, dan ketika PBB mengeluar­kan keputusan pengakuan Pales­tina sebagai negara. [Harian Rakyat Merdeka]