BUMN Terancam Gagal Garap Proyek Kakap DKI

.PT PP dan PT Hutama Karya terancam tidak bisa menggarap proyek infrastruktur di Jakarta. Ada persaingan terselubung antara kontraktor dan investor.

Kerja sama yang dibangun oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) itu, terancam kan­das di tengah jalan. Pasalnya, se­jumlah proyek yang direnca­na­kan keduanya semakin tak jelas kelanjutannya.

PT Pembangunan Perumahan (PP), salah satu BUMN yang di­ikutsertakan dalam pertemuan antara Dahlan dan Jokowi me­nyatakan, sedang mengevaluasi kembali proyek-proyek yang di­rencanakan dalam pertemuan tersebut.

“Kita masih evaluasi, masih kita pelajari,” tutur Direk­tur Utama PTPP Bambang Tri­wi­bowo usai acara Marke­teers Club di Jakarta, Kamis (6/12).

PT Hutama Karya (HK) yang juga hadir dalam per­temuan Dahlan-Jokowi pun me­ng­atakan hal serupa. Pro­yek monorel yang sudah mangkrak dan rencana­nya di­ker­jakan perusa­haan pelat me­rah ini, se­bagai ba­gian dari janji bantuan yang di­berikan Dahlan pada Jo­kowi, kini juga kemung­kinan batal dilanjutkan.

“Kita kema­rin masih berharap tahun 2013, tapi ya kita lihat per­kem­bangan­nya bagaimana,” jelas Direktur Operasi II Hutama Karya Indra­djaja Mano­pol.

Indradjaja menjelsakan, pro­yek monorel dapat mengu­rangi penggunaan kendaraan pri­badi di Jakarta sehingga kema­cetan da­pat dikurangi.

“Kalau prinsip dari kami, yang penting orang masuk ke Jakarta itu jangan bawa ken­daraan lah, bawa orang­nya saja. Kan di Ja­karta sendiri sudah ter­lalu ba­nyak kendaraan,” ujar-nya se­raya ber­harap bahwa tahun 2013 sudah ada perkembangan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, ren­cana pembangunan rumah susun (rusun) di DKI Jakarta oleh Pe­rum Pe­rum­nas belum dilaksana­kan karena pihaknya tidak yakin Jokowi bisa memperbaiki birok­rasi perizinan di Pemda DKI Ja­karta. “BUMN diminta bikin ru­mah susun, tapi apakah izinnya bisa cepat? Kita lihat saja karena ini belum terbukti kan?” ucap Dahlan, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, proyek mo­norel yang sebelumnya diren­ca­na­kan akan mulai dilanjutkan tahun depan masih belum jelas kelanjutannya karena belum ada keputusan dari Gubernur DKI.

Jokowi menya­yang­kan sikap ‘bersaing’ antar operator, inves­tor dan kontraktor yang terjadi dalam satu proyek transportasi di Jakarta. Ia berha­rap, semuanya rukun demi ter­capainya sistem terintegrasi yang disebut Jabo­detabek Land Trans­portation Authority.

“Kalau ber­beda-beda seperti ini semakin banyak investor, kon­traktor, meng­integrasikan yang sulit. Kalau MRT sendiri, mono­rel sen­diri, kita maksanya lebih mudah, otoritasnya lebih mudah. Sama kayak jalan tol harusnya. Kalau mau mudah, pakai smart card, sudah nggak usah antre, se­tiap operator dan pemilik maunya beda-beda,” kata Jokowi usai ra­pat dengan jajaran direksi 5 BUMN membahas monorel di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Untuk itu, pihaknya meminta para operator, investor dan kon­traktor rukun dalam satu minggu agar pengerjaan sistem transpor­tasi publik yang terintegrasi dapat cepat dieksekusi.

“Satu minggu supaya rukun. Yah nanti diputus­kan, bagaima­na? Nggak tahu. Harus cepat pu­tuskan, semuanya sudah ada. In­vestor sudah ada, kon­traktor su­dah ada, buat apa la­gi lama-lama. Pinginnya mono­rel segera dipu­tuskan, kalau MRT kan masih ke­temu Pak Menko,” ujar Jokowi.

Terkait sistem Jabodetabek Land Transportation Authority, Jokowi mengungkapkan, itu ada­lah sistem trans­por­tasi yang ter­integrasi dengan satu otoritas. Na­mun, jika operator, investor dan kontraktor berbeda da­lam setiap ruas proyek trans­portasi massal di Jakarta, maka sis­tem tersebut sulit dilak­sa­nakan.

“Ini masalah terintegrasinya satu rute dengan rute yang lain. Kalau setiap rute investornya be­da dan kontrak­tornya lain, ope­ratornya beda, wah itu sulit meng­integrasikannya,” curhat be­kas Walikota Solo ini. [Harian Rakyat Mereka]