6.000 Kuasa Pertambangan Jadi Penyebab Hutan Gundul

.Pemerintah diminta melakukan pembaruan tata kelola sektor kehutanan untuk mengurangi laju penggundulan hutan.

Direktur Eksekutif Ke­mi­traan bagi Pembaruan Tata Pe­merintahan (Partnership for Go­vernance Reform) Wicaksono Sarosa mengatakan, maraknya perizinan tambang di kawasan hutan yang tidak terbendung menjadi salah satu penyebab hutan gundul.

Menurutnya, hingga kini ada 6.000 Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan di ka­wasan hu­tan menjadi salah satu penye­bab percepatan peng­gun­dulan hutan.

“Di Kalimantan, Sumatera dan Papua konsesi ini mencakup 15 juta hektar kawasan hutan,” kata Wicaksono, kemarin.

Apalagi, menurutnya, kawasan hutan selama ini menjadi rebutan kepentingan berbagai pihak. Dampaknya, lahan hutan terus mengalami penurunan baik kuan­titas maupun kualitasnya.

Salah satu pemicunya adalah tumpang tindihnya kebijakan pe­nataan ruang wilayah dan ka­wasan hutan. Kementerian Ke­hutanan (Kemenhut) melalui Un­dang-Undang (UU) No.41/1999 ten­tang Kehutanan, memaknai ke­wenangan penentuan kawasan hutan sebagai otoritasnya. Se­mentara Pemerintah Daerah (ka­bupaten dan atau provinsi) meng­klaim hal yang sama de­ngan da­sar UU Oto­nomi Daerah (Otda).

Padahal, menurut Wicaksono, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 45/PUU-IX/2011 telah mengoreksi  pe­nger­tian kawasan hutan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, dan mengubah ketentuan tersebut menjadi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diper­ta­hankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Berkaitan dengan aspek pe­nguasaan lahan di sektor kehu­tanan, pihaknya menekan­kan tiga ranah perubahan yang men­jadi prioritas untuk dido­rong, yai­tu percepatan pengu­kuh­an ka­wa­san hutan, penyele­saian kon­flik kehutanan dan pe­ning­katan ruang kelola masya­rakat terhadap ka­wasan hutan.

Selain itu, Wicaksono juga me­nyoroti persoalan transparansi dan penanganan kejahatan sektor kehutanan. Menurutnya, kajian KPK pada akhir 2010 menun­juk­kan rendahnya kinerja penata ba­tasan kawasan hutan Indonesia.

Menurutnya, hanya 14,2 juta hektar dari total 120 juta hektar hutan Indonesia yang sudah di­tetapkan. Artinya, hanya 11,8 per­sen kawasan hutan Indonesia yang menurut putusan Mah­ka­mah Konstitusi sah dan mengikat.

Anggota Badan Pekerja In­donesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho meminta pe­merintah tegas menindak pelaku illegal logging.

Menurut Emerson, riset Hu­man Rights Watch pada 2009 menemukan, praktik korupsi dan mafia kehutanan di Indonesia menyebabkan kerugian negara 2 miliar dolar AS (sekitar Rp 20 triliun) tiap tahun. Apalagi, In­donesia salah satu negara yang memiliki tingkat penggundulan hutan  tertinggi.

“Indonesia dilaporkan meraup 6,6 miliar dolar AS dari ekspor sektor kehutanannya yang sa­ngat menguntungkan,” katanya.

Namun, kata Emerson, kondisi penegakan hukum di sektor ke­hutanan memprihatinkan di te­ngah kondisi 48 juta hektar dari 133 juta hektar hutan Indonesia dalam kondisi kritis. Data K­e­men­terian Kehutanan me­nye­butkan, laju penggundulan hutan (deforestasi) Indonesia mencapai 1,08 juta hektar per tahun.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) me­minta Satuan Tiugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum mengurangi bah­kan menghen­tikan mafia kasus penanganan illegal logging di Indonesia. [Harian Rakyat Mereka]