Fahd A Rafiq Ngaku Pasrah Menunggu Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor batal membacakan vonis pada terdakwa Fahd A Rafiq. Alasannya, vonis belum siap akibat kesibukan hakim.

Keterangan mengenai hal ini, dikemukakan Ketua Majelis Ha­kim Suhartoyo. Dia meminta maaf karena belum bisa meram­pun­gkan putusan. Dia juga me­minta waktu satu pekan untuk me­nyelesaikan putusan perkara Fahd. Dengan demikian, agenda pembacaan putusan akan dilaku­kan pada Selasa (11/12).

“Kami mohon maaf, p­u­tu­san­nya belum bisa kami bacakan. Kami belum siap. Karena ada be­berapa putusan lain yang kami ta­ngani dan dikhawatirkan menjadi tidak sempurna,” katanya. Sidang beragenda pembacaan putusan kali ini pun berlansung singkat. Alias hanya butuh waktu lima menit.

Begitu hakim bubar, terdakwa di­gelandang petugas Komisi Pem­berantasan Korupsi. Pulu­han pendukung Fahd dari Satgas Ge­rakan Pemuda Musyawarah Ke­keluargaan dan Gotong Ro­yong (Gema MKGR) pun ikut me­m­bu­bar­­kan diri. Saat me­ninggalkan ruang sidang, Fahd mengaku, pasrah.

Dia mengaku siap menerima sanksi hukuman yang diputus ha­kim. “Saya berserah dan pasrah ke­pada Allah,” ucapnya. S­e­ka­li­pun demikian, ia juga meng­ha­rap­kan, sanksi hukumannya bisa le­bih ringan dibanding tuntutan jaksa.

Ia juga  mengapresiasi du­ku­ngan yang ditunjukkan Satgas MKGR. Dia mengaku, sama se­kali tidak menduga akan dapat sim­pati dari organisasi yang di­pim­pinnya. “Mereka me­nu­n­ju­kan solidaritas,” ucapnya.

Fahd tak mengomentari pan­jang lebar soal tuntutan 3,5 tahun pen­jara yang diajukan jaksa. Lagi-lagi, dia berharap, hakim mampu menimbang semua bukti yang di­ungkap dalam persi­da­ngan. Dari bukti-bukti itu, dia ya­kin, hakim bisa menilai dan me­nimbang pu­tusan secara proporsional.

Dia juga ogah bicara seputar penetapan status tersangka pada koleganya, Andi Haris Surahman. Menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan penyidik. Dikonfir­masi mengenai dugaan keter­liba­tan nama-nama lain dalam kasus suap pembahasan anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Fahd memilih bungkam.

Ia menyerahkan seluruh per­tim­bangan seputar hal tersebut ke ta­ngan penegak hukum. Fahd pun ti­dak memberi keterangan sepu­tar lang­kah hukum apa yang akan di­lakukan menghadapi vonis hakim nanti. Soalnya, fokus yang diha­da­pinya adalah menunggu vonis hu­ku­man atas perkara yang melilitnya.

“Saya pasrah, menunggu putu­san hakim,” tuturnya.  Fahd pun be­lum berpikir untuk menga­ju­kan banding seperti koleganya, terdakwa Wa Ode Nurhayati yang sebelumnya telah divonis empat tahun penjara.

Sebagaimana diketahui, Fahd dituduh melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a, Undang Undang No­mor 31 tahun 1999 tentang Pem­be­ran­tasan Tindak Pidana Ko­rup­si se­ba­gaimana telah diubah de­ngan Un­dang Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaksa menuntutnya hukuman penjara 3,5 tahun dikurangi masa tahanan. Jaksa menuntut Fahd denda Rp 100 juta. Apabila, ter­dak­wa tidak sanggup membayar denda,  terdakwa bisa meng­gan­ti­nya dengan kurungan badan se­la­ma empat bulan.

REKA ULANG

Dituntut 3 Tahun 6 Bulan Penjara

“Terdakwa Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari itu kami meminta majelis hakim  menjatuhkan putusan kepada ter­dakwa Fahd el Fouz alias Fahd A Rafiq 3 tahun 6 bulan penjara di­ku­rangi masa tahanan dan pidana denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan,” tulis jaksa da­lam berkas tuntutan.

Jaksa Penuntut Umum dari KPK yang menangani kasus ini adalah, I Kadek Wiradana, Rini Triningsih, Ahmad Burhanuddin, dan Guntur Ferry. Surat dakwaan Fahd disusun dalam bentuk sub­sideritas, maka dakwaan primer harus dibuktikan lebih dulu. Apa­bila terbukti, maka dakwaan sub­sider tidak perlu dibuktikan.

Jaksa menilai, perbuatan ter­dakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pem­be­rantasan korupsi, kolusi, dan ne­potisme. Pada bagian yang me­rin­gankan, jaksa menyebut,  ter­dakwa  bersikap sopan selama per­sidangan, menyesal dengan pe­rbuatannya, dan masih me­mi­liki tanggungan keluarga dan anak yang masih balita.

Lebih jauh, jaksa menilai, Fahd bersalah karena memberi atau menjanjikan uang Rp 5,5 miliar melalui Haris Andi Surahman ke­pada penyelenggara negara atau anggota DPR periode 2009-2014, Wa Ode Nurhayati. Motivasi pem­berian uang dilakukan agar proposal alokasi Dana Pen­ye­suai­an Infrastruktur Daerah (DPID) tiga kabupaten di Provinsi Nang­roe Aceh Darussalam, yakni Aceh Besar, Bener Meriah, dan Pidie Jaya pada 2011 diloloskan.

Pada 2010, Fahd mengetahui adanya dana alokasi daerah dari Haris. Kemudian, dia bersama Ha­ris mencari orang yang mau me­loloskan DPID buat tiga ka­bupaten itu. Haris kemudian mu­lai mendekati Wa Ode Nurhayati.

Haris lalu menghubungi Sya­rief Achmad. Bekas  tim sukses Wa Ode Nurhayati. Dia meminta di­pertemukan dengan Wa Ode. Syarif pun menyanggupi. Ke­mu­dian, Syarif dan Haris bertemu Wa Ode di sebuah Restoran di Ja­lan Gatot Subroto, Jakarta.

Saat itu dia menyampaikan per­­min­ta­an Fahd agar tiga ka­bupaten di Pro­vinsi NAD dapat DPID. Wa Ode setuju dan mau mengusa­ha­kan serta meminta proposal.

Pada Oktober 2010, Fahd dan Haris bertemu Wa Ode di ruang kerjanya di Gedung DPR dan me­ngulang permintaan agar me­ngusahakan tiga kabupaten itu menerima dana DPID masing-ma­sing sebesar Rp 40 miliar. Wa Ode meminta imbalan lima sam­pai enam persen dari total ang­garan yang turun.

Fahd kemudian menghubungi Zamzami (Kepala Dinas Peker­jaan Umum di Aceh Besar dan Pi­die Jaya) agar menyiapkan pro­po­sal dan uang Rp 7,34 miliar buat pengurusan dana DPID di dua kabupaten itu. Dia pun mem­berikan uang secara bertahap sejak 7 Oktober 2010 sampai 27 Oktober 2010.

Fahd juga menghubungi Ar­maida (Kepala Dinas PU Ka­bu­paten Bener Meriah) dan minta di­siapkan proposal dan uang Rp 5,65 miliar. Armaida menye­rah­kan uang itu tiga kali, yakni pada 18 Oktober 2010, 4 No­vem­ber 2010, dan 22 Desember 2010.

Setelah Fahd menerima uang dan proposal dari dua kepala dinas pekerjaan umum itu, dia lalu menyerahkan uang imbalan kepada Wa Ode sebesar Rp 6 miliar melalui Haris. Dari total uang itu, Haris mengambil jatah Rp 500 juta.

Haris kemudian memberikan uang itu ke sekretaris pribadi Wa Ode, Sefa Yolanda, dengan cara transfer bertahap di Bank Mandiri kantor cabang pembantu DPR.

Menurut jaksa, Fahd terbukti se­cara sah dan meyakinkan m­e­la­kukan tindak pidana korupsi se­cara bersama-sama dalam dak­wa­an primer.

Jangan Sampai Integritas Hakim Ternoda Lobi-lobi

Herman Hery, Anggota Komisi III DPR

Politisi PDIP Herman Hery menilai, penundaan pembacaan pu­tusan atau vonis suatu per­kara sebagai hal yang wajar. Pro­ses ini idealnya direspon se­cara positif. Apalagi, hakim yang menangani perkara terse­but adalah hakim yang selama ini punya kredibilitas di bidangnya.

“Kita harus merespon penun­daan itu dengan sikap yang po­sitif. Artinya, jangan kita be­r­prasangka buruk dulu,” ujarnya. Dia mengingatkan, penundaan putusan perkara dengan terd­ak­wa Fahd diikuti permintaan maaf hakim. Hal tersebut ten­tunya harus bisa diterima secara proporsional.

Belum tentu, bilangnya, masa satu minggu ke depan akan mem­buat hakim-hakim kasus ini menjadi masuk angin. Dia menyatakan, justru kemung­kinan putusan hakim lebih pro­porsional dan profesional.

“Mereka kan menangani ba­nyak perkara. Jadi konsentrasi mereka harus fokus. Sulit untuk menangani perkara yang ter­lampau banyak. Jadi penundaan ini masih dalam batas kewaj­a­ran,” ucapnya.

Dia melihat, proses persida­ngan kasus ini sudah berjalan se­cara baik. Hakim maupun jak­sa sebut dia, menunjukkan si­kap tegas dalam mendalami fakta-fakta persidangan.

“Jadi se­baiknya, usaha hakim itu di­kawal oleh semua lapisan masyarakat. Jangan sampai in­tegritas hakim tersebut ternoda akibat lobi-lobi pihak tak ber­tanggungjawab.”

Herman pun yakin bahwa integritas hakim-hakim Tipikor sudah baik. Oleh karenanya, dia meminta, sebelum keluar putu­san hukum yang tetap,  ke­cu­ri­gaan-kecurigaan tidak berdasar terkait ketidakprofesionalan ha­kim dikesampingkan. “Kita ja­ngan terlalu terburu-buru me­nilai hakim. Karena saya yakin, mereka menjunjung tinggi har­kat dan pedoman etika profesi m­ereka,” imbuhnya.

Kerawanan Pada Masa Penantian Putusan Hakim

Boyamin Saiman, Koordinator MAKI

Koordinator LSM M­a­sya­rakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, kualitas putusan hakim bisa di­ukur setelah pembacaan putu­san dilakukan. Tapi, tingkat ke­ra­wanan akan adanya ke­cu­rangan sangat ditentukan pada masa penantian seperti sekarang.

“Waktu satu minggu ini bisa di­manfaatkan pihak-pihak ter­tentu untuk melakukan ke­cu­ra­ngan-kecurangan,” katanya. Se­bab, lanjutnya, masa penundaan pembacaan putusan bisa di­man­faatkan pihak berperkara untuk melobi hakim.

Tapi apapun yang ter­jadi, nilai dia, hakim-hakim perkara Fahd sudah memiliki penga­la­man menangani hal semacam ini. Justru, kata Boyamin, jika ada pihak-pihak berperkara yang mencoba mempengaruhi putusan, bakal dijatuhi sanksi berat. Jadi, kata dia, usaha siapa pun untuk mempengaruhi pro­duk putusan hakim, bisa jadi bu­merang.

“Bisa berbalik arah, ma­lah membuat hakim menjatuhkan vonis maksimal,” tuturnya.

Dia yakin, hakim-hakim ka­sus ini profesional. Dengan si­kap profesional tersebut, maka hakim-hakim akan fokus dalam menimbang semua bukti yang memberatkan maupun yang me­ringankan terdakwa.

“Jadi pi­lihan untuk memas­rah­kan putusan sepenuhnya ke tangan hakim adalah langkah tepat,” ucapnya.

Dari situ terlihat, bagaimana ter­dakwa menunjukan ke­taa­tan­­­nya pada proses hukum yang ada. “Ini tentu juga jadi per­tim­bangan hakim dalam me­­­ne­n­tu­kan putusan huku­man,” ka­ta­nya.  [Harian Rakyat Merdeka]