Bentuk dan fungsi KJP seperti kartu ATM. Kartu ini bisa dipakai untuk menarik uang di ATM Bank DKI. Layaknya kartu ATM, KJP mencantumkan nomor dan pemegang kartu. Bedanya, di KJP ada informasi tambahan: sekolah asal siswa.
Bank DKI, penerbit KJP memÂbuat dua jenis kartu. Platinum unÂtuk siswa sekolah negeri. Silver untuk sekolah swasta. Walaupun kartunya beda, jumlah uang yang bisa ditarik siswa di ATM sama: Rp 720 ribu.
Itu dana yang disediakan PeÂmeÂrintah DKI untuk seorang sisÂwa SMA dan SMK untuk tiga bulan. Artinya, setiap bulan siswa dijatah Rp 240 ribu.
Usai menerima kartu ini, siswa ramai-ramai mendatangi ATM. Tujuannya untuk mengecek saldo dan menarik uang.
Chrisopran, siswa kelas XII SMA Paskalis termasuk peneÂrima KJP. “Saya sudah dapat kartunya dari Sabtu kemarin,†kataÂnya yang ditemui saat akan pulang sekolah setelah ujian.
SMA Paskalis terletak di Jalan Ranjau Nomor 13, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada dua siswa seÂkolah ini mendapat KJP. UmumÂnya, mereka dari kalangan tidak mampu. Agar siswa penerima KJP mudah menarik uang, ATM Bank DKI disediakan di komÂpleks sekolah ini.
Chrisopran langsung mengeÂcek saldo setelah menerima KJP jenis Silver. “Ada uangnya Rp 720 ribu. Jadi itu rekapan selama tiga bulan ke depan,†kata peÂlaÂjaran yang mengambil jurusan IPS ini.
Setelah mengecek saldo, ia meÂnarik Rp 100 ribu untuk beli buku dan biaya transport. “Kartu JaÂkarta Pintar ini sangat memÂbantu,†kata siswa mengaku orangÂtuanya hanya penjual nasi uduk di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.
SMA Paskalis�"tempat ChrisoÂpran sekolah�"menarik iuran dari siswa Rp 350 ribu per bulan. KJP ini bukan untuk membayar iuran sekolah. Tapi untuk siswa beli buku, seragam maupun transport.
Sebelum mendapat KJP, ChrisÂopran dipanggil pihak sekolah. Ia lalu diminta mengisi formulir. KaÂtanya untuk dapat KJP. Ia tak tahu alasan pihak sekolah meÂnyodorkan namanya sebagai peneÂrima KJP.
Namun, ia tak mengetahui kriÂteria apa saja yang dibutuhkan seÂhingga pihak sekolah memilihnya untuk mendapatkan kartu KJP terÂsebut.
Sebelumnya, Chrisopran juga terÂcatat sebagai penerima bantuÂan dari Pemerintah DKI lewat proÂgram Rawan Putus Sekolah (RPS). Setiap bulan dia meÂneÂrima bantuan Rp 240 ribu. Sama seperti jumlah yang disediakan PeÂmerintah DKI lewat program KJP.
Kepala SMA Paskalis, TheÂresia Setyastanti senang beberapa sisÂwanya menerima Kartu Jakarta Pintar. “Saya sangat senang dan suatu kebanggaan bagi kami bisa kedatangan Bapak Gubernur,†katanya.
Ia mengatakan, dua puluh sisÂwa sekolah ini yang mendapat KJP memang benar-benar berhak mendapat bantuan. Ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarÂkan kelurahan.
Pihak sekolah lalu merekoÂmenÂdasikan siswa-siwa yang tidak mampu yang pintar dan berÂperilaku baik untuk mendapat KJP.
Sebenarnya, kata Theresia, sisÂwa lain yang dinilai berhak menÂdapatkan KJP. Namun karena sekolah ini hanya dijatah 20, maka siswa calon penerima KJP diseleksi.
Menurutnya, siswa yang seÂkolah di sini memiliki dengan latar belakang ekonomi beragam. “Kami memiliki siswa yang meÂnengah ke atas, juga ada yang kurang mampu,†katanya.
Nita Lestari, siswi kelas 3 SMA Islam Al-Jihad, Joharbaru, JaÂkarÂta Pusat merasa senang menerima dana bantuan pendidikan dari PeÂmerinta DKI. Apalagi orangÂtuanya berasal dari keluarga tak mampu. Sehingga bantuan itu diÂrasa sangat membantunya untuk sekolah.
“Uang ini bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah. Seperti memÂbeli buku, sepatu, seragam sekolah dan sebagainya. Kartu ini juga dapat digunakan sampai saya lulus sekolah. Saya juga meÂmanfaatkan ini untuk taÂbungan,†ujar siswi yang baru berÂumur 17 tahun ini.
Kegembiraan juga dirasakan Dapot Hutauruk, siswa Kelas 3 IPS 1 Yappenda, Tanjungpriok, JaÂkarta Utara. “Biasanya kalau mau beli seragam saya nabung dulu, tapi sekarang bersyukur sudah dapat Kartu Jakarta Pintar, dan uangnya bisa ditabung untuk dipakai yang lain,†kata siswa yang berasal dari keluarganya tidak mampu ini.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto meÂngatakan untuk tahap KJP diberikan kepada 3.013 siswa di lima wilayah Jakarta. Yakni 705 siswa dari 28 sekolah di Jakarta Pusat, 1.662 siswa dari 46 sekoÂlah dari Jakarta Utara.
Kemudian di Jakarta Selatan 4 sekolah dengan 71 siswa, Jakarta Timur 31 sekolah dengan 290 siswa. KJP juga dibagikan kepada 285 siswa dari dua sekolah di Kepulauan Seribu.
Taufik mengatakan dana KJP untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Utara cukup untuk 3 bulan ke deÂpan. Sedangkan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan SeÂribu cukup untuk 6 bulan ke depan.
“Anggarannya pada tahun ini Rp 37 miliar, tapi tahun depan menÂcapai Rp 378 miliar karena dari sisÂwa SD, SMP dan SMA akan diÂbagikan kartu ini,†katanya.
Taufik menargetkan tahun ini ada 375.539 siswa dari 1.085 SMA/SMK yang mendapat KJP. “Tahun depan Kartu Jakarta PinÂtar akan diberikan kepada siswa-siswi dari keluarga miskin dan sangat miskin, mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK negeri dan swasta deÂngan total keseluruhan 332.000 sisÂwa,†katanya.
Ia mengatakan, pemberian KJP ini kepada siswa untuk melatih meÂreka bertanggung jawab meÂngelola bantuan yang dibeÂrikan Pemerintah DKI. “Melihat ini dari sisi pendidikan siswa untuk bisa memberikan kepercayaan yang sudah diberikan. Kita perÂcayakan pada siswa,†katanya.
Taufik mengatakan pengaÂwasan penggunaan KJP meliÂbatÂkan pihak sekolah juga orang tua siswa. Sekolah akan mengundang orang tua untuk diberikan peÂngaÂrahan dan diharapkan selalu berÂkomunikasi dengan sekolah mengenai penggunaan KJP.
Selain itu, masyarakat yang tinggal bersama dengan penerima kartu diminta juga mengawasi agar penggunaan KJP sesuai keÂbutuhan siswa.
“Koordinasi masyarakat di wilayah, misalnya RT ikut mengÂawasi KJP untuk penggunaan yang baik,†katanya.
Sekolah Kartini Berharap Siswanya Dapat Kartu
Sekolah Darurat Kartini yang selama ini menampung ratusan anak-anak tidak mampu juga ingin dapat Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Kalau bisa siswa dapat Kartu Pintar supaya bisa dapat segala macam untuk kebutuhan sekolah. Dulu yang soal lahan itu, Pak Ahok sudah balas, tanahnya sudah beres, dan bangunannya sudah diselesaikan sama Pak Polisi,†kata Sri Irianingsih, salah satu pendiri Sekolah Darurat Kartini.
Wanita yang akrab dipanggil Ira ini mengaku sudah meminta KJP ke Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama (Ahok) kewat pesan singkat (SMS). “Soal Kartu Pintar sudah saya SMS, cuma belum dibales,†katanya.
Ira berharap permintaannya bisa segera dikabulkan agar siswa di Sekolah Darurat Kartini�"yang juga warga DKI Jakarta�"bisa memperoleh hak dasarnya: mengenyam pendidikan.
“Anak-anak kan sudah terbantu kalau dikasih Kartu Pintar. Biar aku yang ngasih makan dan sekolah mereka. Segeralah, mereka kan butuh, sebagai anak DKI Jakarta, sebagai warga negara Indonesia mereka itu berhak,†katanya.
Seperti diketahui, Sekolah Darurat Kartini sekolah tidak pernah memungut kepada 621 muridnya sejak 1990. Sekolah yang dikelola kakak beradik kembar, Sri Rossyati dan Sri Irianingsih ini beberapa kali pindah tempat karena digusur.
Awalnya di Pluit. Lantaran digusur pindah ke Ancol, Penjaringan, dan Kali Jodo, Jakarta Utara. Saat ini Sekolah Darurat Kartini menempati lahan di pinggir rel Kampung Bandan Jakarta Utara. PT KAI telah meminta sekolah ini pindah dari pinggir rel.
Dukung ‘Jakarta Pintar’ Bank DKI Tambah ATM
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan memÂbenÂtuk tim khusus untuk mengÂawasi penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). “Tim ini baru akan saya bentuk kalau seÂmua kartu sudah didisÂtribusikan, yaitu sebanyak 332.000,†katanya.
Tim ini bertugas mengÂawasi penggunaan KJP, naÂmun untuk saat ini pemanÂtauan dilakukan pihak-pihak yang dekat dengan siswa peÂnerima KJP. “Karena proÂgram KJP ini baru dimulai, jadi pemantauannya masih diÂlakukan oleh pihak-pihak yang dekat dengan siswa, seÂperti guru, kepala sekolah, orang tua murid, dinas penÂdidikan dan inspektorat. Nanti, baru kita bentuk tim khusus,†katanya.
Jokowi menjelaskan, peÂlunÂcuran Kartu Jakarta Pintar merupakan yang pertama kali dan sudah dicoba di anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI. “Bulan ini ada tamÂbahÂan 6.000-an. Tahun depan kira-kira 332 ribu yang mau diÂlunÂcurkan untuk sekolah swasta dan negeri,†katanya.
Ia menambahkan, paling banyak sekolah swasta yang diberikan Kartu Jakarta PinÂtar. “Jadi yang SMA dan SMK diberikan 240 ribu, SMP 210 ribu dan yang SD 180 ribu. Itu bukan untuk biaÂya sekolah, tapi untuk biaya beli seragam, sepatu, buku dan biaya tambahan gizi, serÂta transport, karena biaya seÂkolah sudah ditanggung,†katanya.
Menurutnya, siswa yang ingin mendapatkan kartu ini namanya harus ada dalam base line data. Jika kartu teÂlah selesai dicetak tapi masih ada siswa yang ingin menÂdaÂpatkan, akan dibuka pendaftaran lagi.
“Ini base line sudah saya pegang. Setiap tanggal 1 uang itu sudah masuk. PengÂgunaannya nanti dikontrol dan di-sampling setiap anak,†katanya.
Sesuai aturan, KJP dapat dimanfaatkan siswa untuk menutupi biaya transportasi, keperluan membeli buku, peningkatan gizi, dan hal lainÂnya yang masuk dalam keÂbutuhan personal siswa untuk bersekolah.
Jokowi mengancam akan memberikan sanksi apabila ada siswa yang kedapatan menggunakan KJP di luar perÂuntukannya. “Jangan untuk yang lain. Kalau untuk beli televisi nanti kartunya saya cabut,†katanya.
Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwijono mengaÂtaÂkan pihaknya mendukung program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dikeluarkan PeÂmerintah DKI. Untuk memÂperÂmudah siswa menarik uang, pihaknya akan meÂnamÂbah mesin ATM.
“Kalau di 2013 kita ingin nambah 200 ATM, nanti peÂnempatannya kita atur seÂdemikian rupa, di kantong-kantong yang berhubungan deÂngan memperluas akses jakarta pintar,†katanya.
Namun, Eko belum mau menyebut berapa persentase dari ATM baru itu yang akan didistribusikan di sekolah-sekolah. “Saya belum bisa tenÂÂtukan, karena belum surÂvei tapi nanti kita liat kanÂtong-kantong mana yang perÂlu ATM, pasti kita supÂport,†katanya.
Mengenai berapa besar dana untuk mendukung proÂgram KJP ini, Eko enggan menyebutkannya. “Itu jaÂngan ditanya saya, itu ditaÂnya ke Dinas Pendidikan,†katanya. [Harian Rakyat Merdeka]
Populer
Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03
Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21
Senin, 30 September 2024 | 05:26
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45
Minggu, 29 September 2024 | 23:46
Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46
Senin, 07 Oktober 2024 | 14:01
UPDATE
Rabu, 09 Oktober 2024 | 22:05
Rabu, 09 Oktober 2024 | 22:00
Rabu, 09 Oktober 2024 | 21:46
Rabu, 09 Oktober 2024 | 21:34
Rabu, 09 Oktober 2024 | 21:24
Rabu, 09 Oktober 2024 | 21:15
Rabu, 09 Oktober 2024 | 20:59
Rabu, 09 Oktober 2024 | 20:54
Rabu, 09 Oktober 2024 | 20:43
Rabu, 09 Oktober 2024 | 20:22