Berita

ilustrasi

Bisnis

Harga BBM Subsidi Tak Dinaikkan Rp 1.000 Triliun Raib Buat Subsidi

Wamen ESDM: Tahun Depan The Last Chance, Tahun 2014 Pilpres
SELASA, 04 DESEMBER 2012 | 08:56 WIB

Pemerintah kemungkinan besar akan menaikkan harga BBM subsidi jika kondisi perekonomian tahun depan memburuk akibat krisis global.

“Kelihatannya peluang harga BBM naik atau tidak ter­gantung kesehatan APBN (Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Negara) kita,” kata Direktur Pe­nyusunan APBN Kementerian Keuangan Purwi­yanto saat dis­kusi APBN 2013 di Bumi Ser­pong Damai (BSD), Ta­ngerang Selatan, akhir pekan lalu.

Menurut Purwiyanto, bebera­pa lem­baga memprediksi tahun de­pan pertumbuhan ekonomi akan me­lambat akibat dampak krisis eko­nomi dunia. Jika pen­dapatan negara tertekan, belanja negara otomatis harus dikurangi karena pemerintah tidak akan mem­per­lebar defisit.

Apalagi dengan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) mening­kat, belanja subsidi harus dite­kan un­tuk menyesuaikan belan­ja ne­gara secara keseluruhan.

“APBN 2013 menjadi tidak se­hat. Ke­naikan BBM bisa saja di­lakukan untuk penghematan yang lain,” ujarnya.

Dia memprediksi, APBN 2013 akan cukup berat. Sebab, de­ngan melam­batnya pertum­buh­an eko­nomi akan berdampak pa­da pe­nerimaan negara. Apalagi pene­rimaan pajak tahun ini dipredik­si tidak akan mencapai target.

“Prediksi kami pertum­bu­han tahun depan akan berkisar di ba­wah 6,8 persen,” katanya.

Menurutnya, salah satu cara mengurangi beban APBN adalah de­ngan menaikkan harga BBM subsidi. Sebab, program peng­hematan dan konversi BBM ke gas tidak berjalan maksimal.

Tambahan kuota BBM subsidi sebesar 1,2 juta kiloliter atau se­kitar Rp 6 triliun akan menjadi beban anggaran 2013. “Kalau 2012 ini tidak mungkin ada lagi APBN Perubahan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, APBN 2013 pun sudah disepakati pemerintah dan DPR sehingga beban tam­bahan subsidi itu akan masuk da­lam APBN Perubahan 2013. Pem­­bayaran penambahan kuota BBM subsidi juga harus me­nung­gu hasil audit, sehingga nantinya jadi beban tahun 2013.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Ru­biandini mengatakan, tahun de­pan pemerintah dibolehkan me­naikkan harga BBM sub­sidi tanpa harus memenuhi syarat ter­tentu terlebih dahulu.  

“Tahun depan adalah the last chance (ke­sempatan terakhir). Apabila ta­hun depan harga BBM nggak naik, maka Rp 1.000 tri­liun akan hilang untuk subsidi,” ujar Rudi.

Menurut Rudi, subsidi BBM kira-kira Rp 250-270 triliun per ta­hun. Jika tahun depan harga BBM subsidi tidak dinaikkan, tidak ada satu orang pun yang akan berani menaikkan pada 2014 karena menjelang Pemilu Presiden (Pilpres).

Meski sudah dibolehkan me­naikkan harga BBM subsidi ta­hun depan, kata Rudi, pe­me­rintah belum pasti akan mela­ku­kannya karena keputusan itu su­dah sa­ngat politis. “Bisa di­naik­kan, tapi bukan berarti pasti naik harga­nya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada APBN 2013 pemerintah diberi wewe­nang menaikkan harga BBM bersubsidi kapan saja.

Impor BBM Bikin Defisit

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) periode Oktober 2012 mengalami defisit 1,55 mi­liar dolar AS. Padahal, pada Sep­tember 2012 mengalami surplus 552,9 juta dolar AS, dan Agustus 2012 surplus 248,5 juta dolar AS.

“Neraca perdagangan Oktober defisit 1,55 miliar dolar AS, de­ngan impor 17,21 miliar dolar AS dan ekspor 15,67 miliar dolar AS,” kata Direktur Statistik Har­ga BPS Sasmito Hadi Wibo­wo di kantornya, kemarin.

Menurut Sasmito, impor me­ngalami kenaikan, lantaran ting­gi­nya impor BBM. Se­dang­kan penurunan ekspor, lantaran harga CPO (Crude Palm Oil) yang ma­sih anjlok. Harga CPO men­urun, ekspor juga ikutan menu­run. Se­cara kumulatif neraca per­da­gangan pada periode Januari-September 2012 men­capai defisit 516,1 juta dolar AS.

Kendati begitu, Sasmito me­ni­lai, hal itu wajar lantaran da­lam berdagang pasti ada untung dan rugi. “Ya namanya dagang ada saat­­nya turun ada saatnya naik,” tan­dasnya. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya