Sindikat Penggarong Bensin Nggak Pernah Ada Matinya...

Jurus Kementerian ESDM untuk membendung pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi terbukti kandas. Akar persoalannya adalah perbedaan harga yang tidak pernah dibenahi. Kelangkaan bensin dan solar masih mengancam.

Wakil MENTERI ESDM Rudi Rubiandini mengakui, salah satu penyebab konsumsi BBM terus melebihi kuota adalah program penghematan BBM bersubsidi tidak berjalan secara efektif. Bah­kan, program penghematan yang dilakukan kepada kenda­raan di­nas BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pe­me­rintah serta konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) tidak berjalan mulus sehingga kuota BBM ber­subsidi kembali jebol.

“Tapi kan karena dulu ada BBM ke BBG berjalan, lalu peng­­­he­matan pelat merah, Ja­karta dulu, terus Jawa Bali, lalu per­tam­bangan. Kenyataannya? Coba lihat laporan BPH Migas,” ujar Rudi di Jakarta, Kamis (29/11).

Bekas Guru Besar ITB ini me­nyatakan, ada penyelewengan yang terjadi di daerah pertam­bangan dan perkebunan yang tidak bisa ditangani sendiri oleh BPH Mi­gas.

“Kan yang dari de­pot-depot harusnya ke SPBU, be­loknya ke pertambangan, belok lagi ke per­kebunan, ditaruh di dirijen per­tamini-pertamini. Jadi masalah di lapangan seperti itu tak bisa di-handle tangan BPH yang hanya sekian orang,” ujar Rudi.

Informasi yang diterima Rak­yat Merdeka menye­butkan, BPH Migas terlihat tidak sanggup me­ngawasi penyaluran bensin dan solar, terutama di dae­rah. Pada­hal, anggota BPH Migas tersebut berasal dari berbagai unsur. Mu­lai dari kejaksaan, ke­polisian, aka­demisi hingga biro­krat. Po­kok­nya komplet.

“Tapi mereka seolah tidak ber­daya. Bayangkan, angkutan BBM di tengah laut bisa dicegat oleh oknum. Anda tahu sendiri lah siapa yang pegang senjata di wilayah tersebut,” ungkap peja­bat kementerian ini. Kuncinya, kata pejabat itu, harga BBM sub­­sidi harus dibenahi dan dise­suai dengan pasaran.

Seperti diketahui, kuota BBM bersubsidi jebol lagi tahun ini. Padahal, pemerintah telah meng­hitung estimasi konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan pertum­buhan ekonomi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam APBN 2012, kuota BBM bersub­sidi hanya dijatah 40 juta kiloliter (KL). Namun, karena konsumsi terus bergerak naik, pemerintah me­ng­a­jukan penambahan kuota seba­nyak 4,04 juta KL kepada DPR. Tak cukup juga, pemerintah kini akan menambah kuota BBM bersub­sidi sebesar 1,2 juta KL.

Menurut Rudi, program peng­hematan tersebut telah diestima­si oleh pemerintah dengan ke­mung­kinan konsumsi BBM ber­subsidi 45,26 juta KL. Selain itu, penam­bahan kendaraan roda empat yang di luar perkiraan di­sinyalir menjadi pemicu penam­bahan kuota tersebut.

Pengamat Energi Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, dengan adanya per­bedaan harga yang terlalu besar antara BBM bersubsidi dengan yang nonsubsidi (disparitas), ma­ka permasalahan jebolnya kuota BBM bersubsidi tidak akan sele­sai. “Saya kira ini ka­rena akar ma­­salahnya belum di­selesaikan,” kata Komaidi.

Dia menambahkan, perbedaan harga ini akan terus menjadi akar permasalahan jebolnya kuota BBM bersubsidi karena harga BBM tidak dise­suai­kan dengan kebutuhan atas pertumbuhan per­ekonomian yang semakin besar.

“Kebutuhan juga terus naik sejalan dengan meningkatnya kapasitas pereko­nomian nasio­nal,” ujar Komaidi.

Suara lebih keras justru dika-takan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Dia  menilai, ada sindikat besar yang melaku­kan penyelundupan BBM sub­sidi. Seolah, ulah sindikat ini nggak pernah ada matinya.

“BBM Spanyol atau separuh nyolong itu sesuatu yang betul-betul menyakitkan karena uang rakyat yang digunakan untuk BBM ternyata diselundupkan,” cetus Agus geram.

Dia menegaskan, penyelundu­pan itu merupakan tindakan sin­dikat mafia. Keuntungan dari mar­gin harga penjualan membuat praktek ini terus terjadi. [Harian Rakyat Merdeka]