Pertamina Kawal Distribusi BBM Subsidi Pake GPS

Bobroknya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dianggap sebagai salah satu pe­nyebab jebolnya kuota BBM. Di­si­nyalir, dalam pelaksanaannya ada pihak-pihak yang tak ber­tang­gung jawab dengan mudah memanfaatkan BBM subsidi. Karena itu, Pertamina diminta membenahi sistem dan penga­man jaringan BBM subsidi, ter­utama di daerah.

Ketika dikonfirmasi, Vice Pre­si­dent Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mene­gas­kan, pihaknya sudah maksi­mal dan menerapkan berbagai sis­tem untuk menekan angka pe­nyelewengan BBM subsidi. Me­nurut dia, setiap kendaraan yang membawa BBM dari depot ke SPBU, semuanya sudah mene­rapkan sistem yang ketat.

“Salah satunya dengan mem­berikan GPS (Global Positioning System) pada kendaraan peng­ang­kut BBM dan sistem Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) pada 2013 nanti,” terang Ali saat dikontak Rakyat Mer­deka, Kamis (29/11).

Sistem Point of Sales (POS) yang diterapkan Pertamina sela­ma ini diakui rawan kebocoran. Se­bab, Pertamina harus menagih pembayaran BBM subsidi yang keluar dari Depot Pertamina.

“Nah, dengan sistem SMP di­yakini dapat membuat pembaya­ran BBM bersubsidi oleh peme­rintah lebih akurat. Karena Perta­mina menagih pem­bayaran BBM bersubsidi yang dikeluar­kan dari nozzle dispenser di SPBU, se­hing­ga tindakan pe­nye­lewe­ngan bisa ditekan,” yakinnya.

Saat ini, kata Ali, SMP sudah diuji­cobakan di wilayah Kali­man­tan. Dia berharap kepada peme­rintah agar menyetujui sis­tem baru tersebut dan bisa di­terap­kan di seluruh stasiun pe­ngisian bahan bakar umum (SPBU) di In­do­nesia.

Sistem baru ini, lanjutnya, akan meningkatkan alpha atau biaya distribusi BBM bersubsidi se­besar Rp 18 per liter. Dengan ku­ota BBM bersubsidi 2013 se­banyak 46 juta kilo liter (KL), maka Pertamina menda­pat­kan tamba­han penjualan BBM ber­subsidi sebesar Rp 828 miliar.

Ditanya bagaimana jika tetap terjadi keboco­ran, Ali menjawab, serahkan saja semuanya kepada aparat penegak hukum. Sebab, bukan hanya Per­tamina yang menjadi penang­gung jawab jika ketika ter­jadi penyele­wengan.

“Selain itu karena Pertamina milik ne­gara. Kalau ada kejadian yang merugi­kan Pertamina, maka negara pun ikut dirugikan. Ini ha­rus dicaikan solusinya ber­sama pihak yang terkait. Bukan men­cari siapa yang salah dan siapa yang harus ber­tanggung jawab,” tegasnya.

Dalam melakukan tugasnya di hilir Migas, Pertamina tidaklah beroperasi sebatang kara. Melain­kan ada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Mi­gas). Namun, ketika Rakyat Mer­deka ingin meminta ketera­ngan dari BPH Migas, tidak satu pun lembaga itu yang membalas SMS dan mengangkat telepon.

Sebelumnya, badan yang di­pim­pin oleh Andy Noorsaman ini menyatakan, ada masalah dalam pelaksanaan kebijakan pengen­dalian BBM subsidi sehingga terus melebihi kuota. BPH Migas memberikan contoh adanya BBM bersubsidi yang dijual di depot dengan harga dibawah har­ga subsidi. [Harian Rakyat Merdeka]