Kuota Jebol, Menkeu Salahin Mafia Selundupkan Bensin

.Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengungkapkan adanya sindikat besar yang melakukan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) subsidi ke luar negeri. Alhasil, kuota sering tidak mencukupi alias jebol.

“BBM Spanyol (Separuh Nyo­long-red) itu sesuatu yang betul-betul menyakitkan karena uang rakyat yang digunakan untuk BBM ter­nyata diselundupkan,” ujar Agus di kantor pusat Ditjen Bea Cukai, kemarin.

Dia menegaskan, penyelun­du­pan tersebut merupakan tindak­an sin­dikat mafia. Maraknya ke­giat­an penyelundupan itu karena ada­nya keuntungan dari margin har­ga penjualan dan membuat prak­tik ini terus terjadi. Pekan lalu, Bea Cukai berhasil mence­gah penyelundupan BBM se­banyak 4.000 ton.

Padahal, kata Agus, besarnya ang­garan negara untuk subsidi te­rus melonjak. “Kira-kira Rp 300 tri­liun untuk subsidi (2013), yang paling besar untuk BBM dan lis­trik. BBM yang sudah ra­tusan tri­liun sub­sidinya ternyata diselun­dupkan keluar negeri,” cetusnya.

Untuk itu, Agus meng­harapkan dukungan semua pihak dalam meng­hindari tindakan pe­nye­lun­dupan tersebut. “Saya sambut baik tindakan Bea Cukai. Hal ini guna menjaga penerimaan dan keuang­an negara,” tandasnya.

Menteri Energi dan Sumber Da­ya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengaku BBM subsidi ta­hun ini jebol dan program pe­ngenda­lian BBM bersubsidi tidak ber­hasil sempurna.

Indikatornya, kuota subsidi BBM yang telah ditambah 4 juta kiloliter (KL), hingga secara total menjadi 44,04 juta KL tetap tidak cukup dan kembali jebol. “Masih belum maksimal (peng­hemat­an),” aku Wacik.

Tapi, Wacik mengklaim bebera­pa prog­ram seperti pembatasan peng­­gu­naan BBM subsidi untuk ken­da­raan pemerintah, BUMN dan BUMD berhasil. Me­nurut dia, yang belum berjalan sem­purna pe­ngawasannya terjadi pada sektor pertambangan dan per­kebunan. Ma­sih ada informasi ma­raknya penyelundupan BBM bersubsidi dan dijual ke negara tetangga.

“Itu harus kita tertibkan. Pe­nye­­lundupan ada karena harga BBM kita murah, sementara di ne­gara tetangga mahal. Mereka ter­motivasi untuk menyelun­dup­kan,” jelasnya.

Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto me­­­ngatakan, mulai 1 Desember 2012 pemerintah akan melarang kapal barang dan kendaraan sek­tor kehutanan memakai BBM subsidi jenis solar.

Djoko mengatakan, penyalur­an BBM subsidi saat ini banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, pe­merintah akan mengeluar­kan Per­turan Menteri ESDM ter­kait pe­larangan bagi kapal barang dan kendaraan sektor kehutanan untuk memakai solar subsidi.

Karena itu, pemerintah akan merevisi Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengen­da­lian Penggunaan BBM.

“Pelarangan kapal me­makai solar subsidi me­rupakan kelan­jutan kebijakan BBM pada se­jumlah sektor lainnya,” katanya.

Djoko mengata­kan, gerakan sehari tanpa pre­mium baru akan dimulai tahun de­pan, yakni setiap hari Minggu. Na­mun, gerakan ini tidak akan ber­langsung 24 jam.

“Tahun de­pan di hari-hari libur, di hari Ming­gu. Kalau bisa dila­kukan setiap hari Minggu kan ba­gus,” ucapnya.

Menurutnya, gerakan itu ba­gusnya dimulai sejak pagi sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Namun, itu akan berlaku hanya untuk  mobil-mobil pribadi.

“Nanti di jam-jam tertentu sa­ja. Angkot tetap ada, ini untuk mobil pribadi. Mulainya tahun depan, sosialisasi dulu,” ujarnya.

Untuk diketahui, hasil rapat ko­ordinasi tingkat menteri di kantor Menko Perekonomian Hatta Ra­ja­sa, Rabu (28/11) memu­tus­kan, pe­merintah akan menam­bah kuota BBM subsidi tahun ini sebesar 1,2 juta KL. Anggaran yang harus digelon­torkan peme­rintah sebesar Rp 6 triliun.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandi mengatakan, dana Rp 6 triliun itu untuk menambah kuota BBM berasal dari APBN. Dana ini berasal dari sisa ang­garan yang tidak terserap.

“Kemenkeu di dalam postur­nya selalu pada akhir tahun meng­­­­ge­ser, ada (anggaran) yang tidak ha­bis. Itu ditarik kemari (kuota BBM),” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]