Menteri Hidayat Warning Pengusaha Tak Main Ancam

Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat menolak jika pemerintah disebut mengadu dom­ba buruh dan pengusaha da­lam penetapan Upah Minimum Pro­vinsi (UMP). Peran peme­rintah menengahi pengusaha dan buruh dalam penetapan upah buruh.

Menurut Hidayat, yang men­jadi pertanyaan buat pengusaha saat ini adalah kenapa buruhnya demo. “Berarti itu ada keti­dak­har­monisan antara pengusaha dan buruhnya. Jika itu bisa di­se­le­saikan di internal mereka (bu­ruh) pasti tidak demo,” kata Menperin di kantornya, kemarin.

Menteri asal Partai Golkar ini me­ngatakan, pengusaha bisa me­ngajukan keberatan dan meminta penangguhan ke Kemen­terian Tenaga Kerja dan Transmigarasi (Kemenakertrans) atas UMP 2013. Tapi, dia juga meminta para pengusaha tidak main ancam. Ka­lau terus main ancam tidak akan pernah ketemu solusinya.

“Tidak benar juga banyak in­vestor yang akan cabut dari In­donesia, justru yang ada makin banyak yang masuk,” ucapnya.

Hidayat membandingkan de­ngan masalah hubungan kerja pe­ngusaha dan buruh yang ter­jadi di Jepang. Menurut dia, ma­salah itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa selesai. Namun, pi­hak­nya juga terus berusaha me­­ning­katkan hubungan kerja buruh dan pengusaha.

Sekjen Asosiasi Perstekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy mengatakan, penetapan UMP saat ini lebih banyak unsur po­litiknya. Dalam penetapan UMP 2013 sudah tidak ber­orientasi mempertemukan kepen­tingan pengusaha dan buruh.

Padahal, dalam aturannya pe­ne­tapan upah harus melibatkan tiga pihak, yakni pekerja, pengu­saha dan pemerintah atau tri­patrit. Tapi, keberatan pengu­saha tidak menjadi pertim­ba­ngan lagi dan pemerintah lang­ung menge­tok palu.

Menurut Ernovian, saat ini peran pemerintah tidak lagi se­bagai regulator yang bisa dan wajib menciptakan win-win so­lution antara pekerja dengan pe­ngusaha. Yang terjadi, peme­rintah malah terjebak dalam ke­ber­pi­hakan, bahkan pekerja dan pe­ngusaha dibuat berbenturan.

“Ini cermin ketidakjelasan ke­bijakan pengupahan di Indo­ne­sia,” katanya, kemarin.

Dengan kondisi ini, kata dia, jangan berharap akan terjadi per­tumbuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional ta­hun depan. Bagi industri tekstil, UMP 2013 akan sangat mem­be­ratkan kinerja dan menambah be­ban biaya produksi. Apalagi saat ini industri harus bersaing dengan produk-produk impor. [Harian Rakyat Merdeka]