Budaya Premanisme Kepala Daerah Kepada Investor Masih Menjamur

.Ketua Asosiasi Pengusaha In­donesia (Apindo) Sofjan Wa­nan­di mengatakan, ketidakkon­dusi­fan iklim investasi di Indo­nesia akan terus terjadi bila peme­rin­tah tidak bisa memberikan ke­pastian hukum kepada investor.

“Karena tidak adanya kepas­tian hukum di Indonesia, para in­vestor asing memilih pindah ke luar negeri,” ujarnya, kemarin.

Pengamat ekonomi Hendri Sa­parini juga menilai, tidak kon­du­sifnya iklim investasi di Indo­nesia saat ini, disebabkan masih terpeliharanya budaya prema­nisme kepala daerah terha­dap in­vestor. “Ibarat kata, para investor ini diharuskan menye­rahkan upe­ti jika usaha mereka berjalan lang­geng,” cetus Hendri.

Ia pun memberi contoh kasus Buol. Banyak oknum pejabat dae­rah memanfaatkan investasi un­­tuk tujuan yang bersifat ko­rup­tif.

Anggota DPR Gede Pasek Su­ar­­dika menambahkan, tinda­kan bekas Bupati Buol, Sulawesi Te­ngah, Amran Batalipu yang ter­libat kasus dugaan penyuapan, telah mencederai Undang-Un­dang Otda. Tindakan itu juga mem­be­rikan efek kurang kon­dusif bagi pihak lain, khususnya investor.

Menurut Pasek, hakim mesti me­mutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Terkait kesaksian anak buah pengusaha Hartati Murdaya, yakni Yani Anshori dan Gondo Su­djono, mestinya men­jadi catat­an penting buat hakim memutus per­kara sesuai fakta hukum.

“Pemimpin (hakim) menja­lankan kewenangannya sesuai amanah. Jangan bertindak sewe­nang-wenang sehingga membe­rikan efek kurang kondusif bagi perekonomian,” ujar Gede.

Dalam kesaksiannya di Penga­dilan Tipikor, Kamis (22/11), baik Yani Anshori maupun Gon­do Sud­jono  membenarkan telah meme­nu­hi permintaan Amran sesuai pe­rin­tah Direktur PT Hardaya Inti Plan­ta­tion Totok Lestiyo melalui Direk­tur Finan­cial Controller PT HIP Arim.

Sebelum memberikan dana se­besar Rp 3 miliar, baik Yani dan Gondo mengatakan di hadapan majelis hakim bahwa Amran se­ring meminta bantuan uang un­tuk jasa keamanan dan peme­nangan pilkada. [Harian Rakyat Merdeka]