Tim Kerja Pelurusan Sejarah Gus Dur Sangat Dibutuhkan

Masih sering terjadi salah kaprah yang parah terkait sejarah pemerintahan KH Abdurrahman Wahid.

Salah satu buktinya adalah kicauan dari politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, yang menyebut kejatuhan pemerintahan Gus Dur akibat skandal korupsi.

Karena itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, berencana segera membentuk "tim kerja pelurusan sejarah KH Abdurrahman Wahid" yang ketokohan dan kebesarannya sudah diakui bangsa Indonesia. Adhie Massardi menceritakan kembali momen utama detik-detik kejatuhan Gus Dur dan Kabinet Persatuan Nasional.

Menurut Adhie, Sidang Istimewa MPR 2001 yang digelar untuk melengserkan Gus Dur, untuk menyikapi langkah Presiden menetapkan Wakil Kepala Polri Komjen Chaeruddin Ismail sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kepala Polri menggantikan Jenderal (Pol) Soerojo Bimantoro. Hal itu terungkap dalam undangan kepada seluruh anggota MPR yang ditandatangani Ketua MPR Amien Rais ketika itu.

"Menurut Amien Rais Cs, keputusan Presiden menyalahi Tap MPR No VII/MPR/2000,” tutur Adhie dalam keterangan persnya.
 
Sedangkan diterbitkannya Maklumat Dekrit oleh Gus Dur, tambah Adhie, merupakan langkah ekstrakonstitusional yang bisa dilakukan Presiden untuk menghentikan tindakan inkonstitusional Amien Rais Cs.

"Tapi dalam perkembangannya, Amien Rais Cs malah mengubah alasan SI MPR menjadi 'karena Presiden mengeluarkan dekrit'," ucapnya.
 
Padahal, kalau ditelaah secara seksama, kemelut politik di masa itu meruncing karena Menko Polsoskam (Susilo Bambang Yudhoyono) yang ditugasi Presiden Gus Dur memimpin Crisis Center guna menjembatani pertentangan Parlemen dan Presiden, tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Itu sebabnya Presiden kemudian melantik Jenderal Agum Gumelar menjadi Menko Polsoskam menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.
 
Jadi, tuduhan yang mengatakan kejatuhan pemerintahan Gus Dur dikarenakan skandal korupsi, seperti dituduhkan Sutan Bhatogana, adalah ngawur.

"Tim Kerja Pelurusan Sejarah KH Abdurrahman Wahid dibutuhkan agar upaya pelecehan terhadap tokoh kebanggaan kaum Nahdliyin dan pecinta demokrasi, seperti dilakukan Sutan Bhatoegana, tidak terjadi lagi," tegasnya. [ald]