Menpera Minta Menkeu Setujui Anggaran Rusunawa Ciliwung

.Proyek rumah susun sewa (rusunawa) di bantaran kali Ciliwung masih terganjal masalah lahan, izin bangunan dan anggaran. Untuk memuluskan proyek itu, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menggandeng Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) guna mempercepat pembangun rusunawa Ciliwung.

Sekitar 34.000 orang akan direlokasi ke 22 tower rusunawa.

Menpera berharap, Jokowi bisa membantu mempercepat pro­yek ini. Apalagi, jasa Djan Fa­ridz sa­ngat besar atas keme­nangan pa­sangan Jokowi Wido­do-Basuki Tjahja Purnama se­ba­gai Gu­ber­nur dan Wagub DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi V DPR bi­dang Perumahan Nursyirwan Soe­­jono mengingatkan pemerin­tah untuk tidak hanya memba­ngun rusunawa. Tetapi in­fra­struk­turnya juga harus diperkuat. Di antaranya masalah izin ba­ngu­nan, status lahan, dampak ling­kungan, keasrian lingkungan dan keselamatan penghuni di rusu­nawa harus jelas.

“Masalah ini yang harus diper­ha­tikan. Artinya, tak hanya mem­­bangun rusunawa, tapi masalah yang berkaitan dengan ling­ku­ngan dan keselamatan peng­huni mesti diperhatikan. Sehingga program ini benar-be­nar bisa di­rasakan rakyat kecil yang berada di bantaran sungai Ciliwung,” tegas Nusyirwan.

Politisi PDIP ini mengatakan, rusunawa sangat dinanti ma­s­yarakat kecil untuk men­da­pat­kan hunian yang layak. Men­pera di­harapkan bisa mereali­sasikan proyek ini tepat waktu.

“Selama ini program peru­ma­han banyak jalan di tempat. Ker­ja sama dengan stakeholder di­lakukan sana-sini, tetap saja program minim realisasi. Bu­tuh keseriusan peme­rintah dalam me­realisasikan prog­ram rumah un­tuk rakyat kecil,” cetusnya.

Menpera, katanya, harus mem­perkuat koordinasi dengan Ke­menterian Pekerjaan Umum (PU) dalam membangun rusunawa. Selain memiliki pengalaman, pembangunan rusunawa akan lebih berkualitas dan nyaman.

“Harus ada koordinasi antara dua kementerian tersebut. Pro­yek ini ha­rus diawasi supaya ti­dak ada pe­nyimpangan yang me­ngarah pada korupsi,” warning-nya.

Selain rusunawa, Menpera juga diminta menyelesaikan pemba­ngu­nan rumah murah yang ada di daerah. Sebab, ba­nyak rumah murah di daerah yang ditelan­tar­kan alias tidak diurus pem­ba­ngunannya.

“Kesediaan rumah murah ha­rus digenjot lagi dengan ko­mit­men agar angka backlog ru­mah bisa ditekan dan rakyat bisa me­miliki rumah,” katanya.

Anggota Komisi V DPR Mar­wan Jafar mengatakan, sinergi dengan Pemda DKI sa­ngat pen­ting untuk memudahkan pem­bangunan rusunawa baik pro­ses perizinan, lahan dan lainnya.

“Saya kira birokrasi yang menghambat program peru­ma­han untuk rakyat  mesti dipang­kas. Dengan kerja sama ini, pe­merintah diharapkan mampu mem­berikan ruang bagi masya­rakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak,” kata Marwan.

Deputi Bidang Perumahan For­­mal Kemenpera Paul Marpa­ung meminta Kementerian Ke­uangan (Kemenkeu) bisa segera me­nye­tujui anggaran dalam proyek ru­sunawa yang akan di­bangun pada 2013.

“Kami masih menunggu pro­ses persetujuan anggaran dari Ke­menkeu, sambil menunggu pro­ses legalitas izin mendirikan ba­ngu­nan (IMB), tata ruang, anali­sis menge­nai dampak ling­kungan (amdal) dan status ke­pemilikan tanah di kawasan ter­sebut,” jelas Paul.

Menpera Djan Faridz menga- ta­kan, pemba­ngu­nan rusunawa ada di delapan titik sungai Ci­liwung. Di satu titik akan me­miliki tiga tower berbentuk U dan totalnya akan akan berjum­lah 22 tower.

Menurut Djan, setiap tower ter­diri dari 900 unit. Konstruk­sinya akan ber­diri 15 meter di atas su­ngai, se­hingga tidak akan meng­ganggu aktivitas perawat­an su­ngai. Se­luruh tower di­targetkan mampu menampung 34 ribu war­ga di ban­taran su­ngai Ciliwung.

“Kami jamin rusu­nawa itu akan me­menuhi persya­ra­tan teknis kebersihan untuk meng­hindari kesan kekumuhan,” kata bekas Se­nator DKI Jakarta itu. [Harian  Rakyat Merdeka]