Dahlan Diminta Evaluasi Kinerja Direksi Telkom

.Puluhan aktivis dari Persatuan Mahasiswa Indonesia (PMI) mendesak Menteri BUMN Dahlan Iskan mengevaluasi kinerja direksi Telkom, terkait kasus dugaan korupsi proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) sebesar Rp 1,4 triliun.

Desakan itu dikatakan Kor­dinator Aksi PMI Ariyotomo dalam aksi demo di depan ge­dung Telkomsel di Gatot Subro­to, Jakarta, Senin (19/11). Me­reka menuntut direksi Telkom dievaluasi.

“Pak Dahlan harus segera mem­benahi kinerja Telkom ka­rena program MPLIK  yang di­gulirkan Kementerian Ko­mu­nikasi dan Informatika (Ke­men­kominfo) dinilai sarat ko­rupsi, dan mobil internet di dae­rah ma­sih banyak yang jalan di tempat alias belum bisa diope­ra­sikan,” kata Ariyotomo, kemarin.

PMI juga mempertanyakan ke­tidaktransparanan Telkom dalam realisasi mobil internet. Selain mi­­nim sosialisasi, masyarakat dae­rah banyak yang belum pa­ham dalam penggunaan mobil in­ternet. Buntutnya, laya­nan mo­­bil internet banyak yang ti­dak di­pakai oleh masyarakat.

“Mestinya sebelum program itu digulirkan, sosialisasi dan in­frastrukturnya harus disiapkan  supaya masyarakat dan peme­rintah daerah setempat bisa me­mahami program itu. Dengan be­gitu, efisiensi mobil internet bisa dilakukan,” katanya.

Ketua Komisi I DPR bidang te­­lekomuniasi Mahfudz Sid­diq mem­persilakan Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) me­­ngusut dugaan korup­si di pro­yek MPLIK.

“Kalau program itu merugi­kan negara, KPK mesti me­na­nga­ninya. Begitu juga Men­teri BUMN ha­rus segera menye­le­saikan kisruh mobil internet di BUMN terse­but,” kata Mahfud kepada Rakyat Merdeka.

Anggota Komisi I DPR Roy Suryo akan memben­tuk Panitia Kerja (Panja) Kemen­ko­minfo terkait proyek MPLIK, jika pro­yek itu merugi­kan negara.

“Program mobil internet ini sa­­ngat baik untuk kemajuan te­le­ma­tika di Indonesia. Hanya saja, pro­ses­nya harus transparan dan ber­manfaat bagi masyara­kat luas,” ujar Roy.

Menurutnya, program yang di­gulirkan Kemenkominfo sela­ma ini sangat baik, mulai tender 3G, TV Digital dan MPLIK yang me­libatkan sejumlah operator besar. Namun, jika program ini menuai polemik yang mengarah pada ko­rupsi, DPR akan segera mem­bentuk Panja untuk menye­­le­saikan polemik tersebut.  

Anggota Komisi VI DPR bi­dang BUMN dari Fraksi PAN Na­sril Bahar menduga, banyak pihak dari kalangan pemerintah mau­pun swasta bermain dalam pro­yek MPLIK. Sebab, penga­daan mobil internet dituding ti­dak transparan.

“Pelaksanaan tender diduga su­dah diatur, biaya di-mark up, ke­untungan dibagi-bagi. Praktik seperti ini bukan rahasia umum lagi. Proyek BUMN dinilai sarat per­mainan. KPK mesti menye­­- li­­diki dugaan korupsi di tubuh Tel­kom dan Pak Dahlan mesti menye­le­saikan masalah ter­sebut,” desak Nasril.

 Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S De­wa Broto memastikan, tender mo­bil internet tak ada penyim­pa­ngan dan dilakukan se­suai aturan.

“Sampai saat ini kami belum me­ngetahui adanya laporan du­gaan penggelapan dana MPLIK se­besar Rp 30 miliar. Kalau itu ter­bukti, kami siap memper­tang­gung­jawabkan secara hukum,” tegas Gatot.

Gatot menegaskan, proses ten­der MPLIK dilakukan secara transparan. Tujuan proyek itu un­tuk memenuhi ke­butuhan mas­­yarakat dalam meng­guna­kan tek­nologi internet di daerah.

“Perkembangan teknologi sa­ngat diperlukan, khususnya di dae­rah terpencil. Mobil internet di­sajikan untuk memenuhi kebu­tuhan masyarakat dan layanan ini sudah banyak digunakan  di be­berapa daerah,” ungkap Gatot.

Seperti diketahui, realisasi pe­nye­diaan MPLIK saat ini seba­nyak 846 unit. Targetnya seba­nyak 1.907 unit di seluruh ke­ca­­ma­­tan di Indonesia. Ada enam pe­menang ten­der dalam proyek MPLIK se­nilai Rp 1,4 triliun itu. Yakni, PT Mul­tidata Ran­cana Pri­­ma (2 pa­ket), PT AJN So­lusindo (3 paket), WIN (1 pa­ket), Lintas Arta (1 paket), Ra­d­net (1 paket) dan Tel­kom (6 pa­ket). Telkom meru­pakan pemenang tender terbesar, yaitu 60 persen atau setara 588 unit layanan senilai Rp 520 miliar. [Harian Rakyat Merdeka]