Pengetahuan finansial masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Sebab, masalah finansial berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Begitu disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dalam acara Seminar Nasional bertajuk "Penataan Sektor Keuangan di Indonesia Setelah Terbentuknya OJK" di Universitas Brawijaya Malang, Selasa (20/11).
Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai aspek terkait finansial tersebut, katanya, salah satunya melalui edukasi keuangan. Tingkat melek finansial yang tinggi akan mempermudah akses bagi masyarakat (nasabah) untuk mendapatkan modal atau kredit.
Dengan adanya edukasi tentang hal-hal yang bersentuhan dengan keuangan dan masyarakat memahaminya, tegasnya, maka posisi tawar masyarakat atau nasabah akan semakin tinggi.
Ia mengakui, yang sering menjadi keluhan masyarakat adalah tertutupnya akses lembaga keuangan untuk mengucurkan dana karena yang bersangkutan tidak memiliki agunan (jaminan), jarak tempuh yang cukup jauh serta tidak fisibel.
Dengan berbagai jalur, lanjutnya, diupayakan masyarakat Indonesia secara bertahap harus paham akan seluk beluk lembaga keuangan dan keberadaan OJK sendiri juga harus melakukan pengawasan agar lembaga keuangan tidak semena-mena terhadap nasabah.
"Dengan disahkannya Undang-undang OJK ini mudah-mudahan ada pengaturan yang lebih terintegrasi terkait lembaga keuangan di tanah Air dan industri keuangan juga mampu tumbuh secara sehat dan kuat, sehingga harus dipelototi dengan seksama," tegasnya.
Selain itu, kata Muliaman, industri keuangan itu sendiri juga harus didukung dengan infrastruktur yang lebih baik agar bisa memotret di setiap even, bahkan pengetahuan tentang industri keuangan ini harus terus ditingkatkan agar tidak tertinggal dengan negara lain.
"Reformasi keuangan sekarang ini memang sedang menjadi perhatian serius agar jangan sampai industri keuangan kita menjadi episentrum yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi," tandasnya.
[ant/dem]
