Kasih Ke BUMN Saja, DPR Tolak PIP Ambil Alih Inalum

DPR tetap menolak Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mengambilalih PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasih mengatakan, sebaiknya pengambilalihan Ina­lum dilakukan Badan Usaha Mi­lik Negara (BUMN). Kalau me­lalui PIP, ditakutkan bakal terjadi polemik seperti Newmont.

“Tapi kami tetap dukung pe­merintah mengambil Inalum dari Jepang,” katanya kepada Rakyat Merdeka, Kamis (15/11).

Menurut dia, jika pemerintah dalam hal ini Kementerian Ke­uangan (Kemenkeu) tetap mau mengambil Inalum melalui PIP, harus didiskusikan terlebih da­hu­lu. Apalagi tujuan PIP untuk pembiayaan pemba­ngun­an in­frastruktur.

“Saat ini PIP terkesan peru­sa­haan yang khusus ngusurin tam­bang. Kami serahkan tek­nisnya kepada pemerintah,” cetusnya.

Ditanya apa pemerintah perlu membuat BUMN baru untuk Ina­lum, politisi Partai De­mokrat itu berpendapat tidak perlu. Achsa­nul me­nga­takan, sebaiknya pe­merintah menggunakan BUMN yang su­dah ada saat ini.

Dia juga menyatakan, du­ku­ngan DPR terhadap pe­me­rintah dengan disetujuinya anggaran Rp 5 triliun pada APBN 2013 un­tuk mengambil Inalum.

Dirjen Kerja Sama Industri In­ternasional Kementerian Per­in­dustrian (Kemenperin) Agus Tja­hajana mengatakan, pihaknya siap ambil alih Inalum pada 2013.

“Pemerintah tetap ingin meng­ambil kepemilikan itu dari Pe­me­rintah Jepang. Kita tetap ingin Inalum dimiliki Indonesia dan perusahaan tersebut terus ber­kembang,” katanya kepada Rak­yat Merdeka.

Persoalan siapa yang nanti me­ngambilalih, dia menye­rah­kan se­penuhnya kepada Kemen­keu. Menurut Agus, saat ini tugas Ke­menperin hanya me­lakukan ne­go­siasi dengan Jepang.

“Apakah itu melalui PIP atau BUMN, kita serahkan kepada pemerintah. Kami hanya ingin Inalum bisa dikelola Indonesia,” ujarnya.

Untuk pengembangan Inalum, pemerintah membutuhkan ang­garan 1,2-1,4 miliar dolar AS yang akan digunakan untuk me­ningkatkan kapasitas produksi alumunium dari 200.000 ton menjadi 410.000 ton.

Agus menambahkan, produksi Inalum sepenuhnya untuk me­menuhi kebutuhan dalam negeri. Seiring bertumbuhnya sektor in­dustri, Inalum akan memasok bahan baku alumunium bagi pa­sar dalam negeri pasca peng­am­bilalihan dari pihak Jepang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa me­ngatakan, tidak penting siapa yang nantinya akan mengelola Inalum. Menurutnya, yang lebih penting adalah pada 2013 Ina­lum sepenuhnya kembali ke stake­holder Indonesia.

“Kalau sudah untuk sendiri kita bisa gampang memilihnya bisa Antam, bisa BUMN baru, bisa macam-macam,” kata Hatta.

Dia menambahkan, nantinya yang akan menjalankan Inalum memang harus dari BUMN. Se­bab, ada kewajiban untuk mem­bayar sisa aset sekitar 500-700 juta dolar AS. “Ini pe­m­bi­aya­annya bisa dari PIP, bisa langsung BUMN. Opsi itu ter­buka saja,” ucap Hatta.

 Untuk diketahui, rapat tim perumus (Timus) draf RUU APBN tahun anggaran 2013 antara Badan Anggaran (Bang­gar) dengan pemerintah tidak menyetujui usulan pemerintah agar pembelian dan penge­lolaan aset Inalum dilakukan langsung PIP.

 Namun, setelah melalui ne­gosiasi yang alot akhirnya Ba­dan Anggaran (Bang­­gar) me­nye­tujui peme­rin­tah mem­beli saham Inalum. Untuk meng­akui­sisi 58,9 per­sen saham dari Jepang, pem­e­rintah telah meng­­alokasikan dana Rp 7 triliun.

Dalam kesepakatan dengan DPR, pembelian Inalum tidak akan menggunakan PIP, namun akan langsung melalui peme­rintah sendiri.

Saat ini kepemilikan Inalum terbagi antara Pemerintah Indo­nesia 41,12 persen dengan kon­sorsium swasta-Pemerintah Je­pang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium (NAA) 58,88 persen. [Harian Rakyat Merdeka]