Buruh Karawang Desak UMK Rp 2 Juta

. Ribuan buruh dari berbagai perusahaan dan serikat pekerja di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendatangi kantor pemerintah daerah setempat, Minggu (18/11). Mereka mendesak penetapan upah minimum kabupaten 2013 sebesar Rp2 juta.

Desakan penetapan UMK itu dilakukan para buruh karena beberapa hari ke depan, akan segera ditetapkan nominal UMK yang akan diberlakukan pada 2013, dan selanjutnya akan diserahkan ke Gubernur Jawa Barat.

Seorang pengunjukrasa, Ajril, mengatakan, kedatangan mereka ke kantor Pemkab Karawang pada Minggu ini ialah menuntut komitmen bupati untuk mensejahterakan kaum buruh. Sebab, pada Hari Buruh 1 Mei 2012, Bupati Karawang Ade Swara sempat menyatakan dukungan kepada para buruh yang menginginkan UMK 2013 Rp2 juta.

"Jika hari ini kami tidak bertemu dengan bupati, kami akan menggelar unjuk rasa dengan tuntutan yang sama pada Senin (19/11) esok. Buruh hanya menginginkan UMK tahun 2013 mencapai Rp2 juta," katanya, di Karawang.

Dalam aksinya di depan kantor pemerintah daerah setempat, para pengunjukrasa melakukan orasi secara bergantian, meneriakkan yel-yel dan membentangkan poster, meski sempat diguyur hujan. Unjuk rasa itu sendiri dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Karawang.

Selain itu, ada pula ribuan buruh yang melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor ke wilayah perkotaan Karawang. Hal tersebut dilakukan untuk mengawal proses pembahasan UMK 2013 yang tengah dibahas Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang, Ramon Wibawa Laksana, sebelumnya mengatakan, pihaknya bersama Depekab setempat masih merumuskan UMK yang akan diberlakukan pada 2013. Hanya untuk sementara, nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penentuan UMK yang muncul itu antara Rp1,6-1,7 juta.

UMK 2013 sendiri akan diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat setelah nantinya UMK disepakati Depekab Karawang yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah daerah.

Hasil pembahasan UMK itu kini memang tengah ditunggu gubernur dan maksimal harus sudah diserahkan kepada gubernur pada 20 November 2012 atau sekitar 40 hari sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. [ant/sam]