Pramono Anung: Kongkalikong Menteri & DPR Berawal Dari Pemerintah...

Laporan Seskab Dipo Alam ke KPK terkait kongkalikong anggaran antara menteri dengan DPR mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendorong Dipo Alam melaporkan hal tersebut ke penegak hukum. Tujuannya agar tidak saling curiga.

Saya ini mendorong siapapun yang bisa menemukan adanya kongkalikong antara menteri dengan DPR dilaporkan ke aparat penegak hukum, kata Pramono Anung kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Rabu (14/11) malam, Dipo Alam melaporkan tiga kementerian dan oknum anggota DPR ke KPK, terkait adanya dugaan kongkalikong anggaran.

Pramono Anung selanjutnya mengatakan, apa yang dilakukan

Dipo Alam sudah benar. Namun data-data yang dilaporkan ke KPK itu hendaknya cukup kuat.

Jangan sampai datanya ada revisi di kemudian hari.

Berikut kutipan selengkapnya:

Anda sepertinya kurang yakin data itu cukup kuat?

Bukan seperti itu. Tapi yang jadi persoalannya adalah apakah data itu memang benar-benar data yang sahih, lengkap, dan kuat, sehingga secara hukum bisa menjadi alat bukti.

Bagaimana jika datanya tidak kuat?

Orang yang dilaporkan itu tentunya mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya hukum. Itulah konsekuensi dari apa yang dilakukan Pak Dipo Alam.

Meski demikian, saya melihat apa yang dilakukan Pak Dipo itu sudah bagus bagi orang-orang yang ingin pemberantasan korupsi itu diberantas bareng-bareng.

Semuanya itu agar korupsi benar-benar hilang dari bangsa ini.

Berarti KPK perlu turun tangan secepatnya dong?

Betul. Dicek dulu, apaka data-data awal itu sudah bisa ditindaklanjuti menjadi penyelidikan. Kalau data yang disampaikan Pak Dipo itu akurat dan kuat, tentu KPK berkewajiban menindaklanjutinya.

Bagaimana jika KPK tidak segera menindaklanjuti, mengingat KPK kekurangan anggota penyidiknya?

Saya rasa harus secepatnya ditindaklanjuti. Tidak ada alasan kurang penyidik. KPK pun harus secara terbuka nantinya, karena sudah dipublikasikan.  Jangan sampai terkesan ini sekadar menjadi panggung saja.

KPK harus benar-benar ungkap menteri dan anggota DPR yang kongkalikong itu.  

Kalau ini bisa dibuktikan, tentunya akan menjadi sebuah terobosan terhadap persoalan korupsi yang sedang dihadapi bangsa ini.

Apakah bisa membuat jera anggota DPR?

Persoalan ini bukan semata-mata hanya anggota DPR saja. Tetapi ini kan persoalan kementerian atau orang-orang yang ada dalam lingkaran pemerintahan yang bekerja sama dengan beberapa orang di DPR.

Saya rasa, jangan hanya sekadar panggung atau rumor saja. Tapi betul-betul bisa diungkapkan. Jika memang benar terjadi, maka akan jadi efek jera kepada siapapun yang melakukan tindakan yang sama.

Kira-kira siapa yang mulai kongkalikong?

Kongkalikong semacam ini awalnya dari pemerintah. Tidak mungkin datangnya dari DPR. Pasti dari pemerintah.

Kenapa?

Karena pemerintah yang menyusun anggaran. DPR itu kan yang memberikan persetujuan. Dalam konteks itulah terjadi lobi-lobi meloloskan anggaran.

Apa kasus semacam ini sudah sering terjadi?

Wah, kalau soal itu saya tidak tahu. Saya kan nggak pernah di badan anggaran dan tidak berkecimpung di dalam persoalan itu.

Bagaimana jika ada anggota PDIP yang terlibat?

Kalau persoalan penegakan hukum itu bukan bicara urusan partai. Tapi urusan pemberantasan korupsi. Siapa saja yang terlibat, berkewajiban bertanggung jawab atas tindakannya itu.  [Harian Rakyat Merdeka]