Dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemprov DKI
Jakarta sejak tahun 2001 sampai 2007 telah melaksanakan penyaluran Dana
Bergulir melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bina
Ekonomi, yang sejak tahun 2008 telah berubah menjadi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK).
Sasaran pemanfaatannya
diprioritaskan kepada masyarakat kelurahan yang memiliki usaha, namun
tidak memiliki akses perbankan sehingga mendapat kemudahan akses
permodalan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan, perekonomian rakyat
serta dapat menciptakan lapangan kerja baru.
Hasil yang telah
dicapai melalui PEMK adalah bertambahnya dana bergulir yang disalurkan
dari Rp 139,43 miliar pada tahun 2010, menjadi Rp 223,69 miliar pada
tahun 2011, dan bertambahnya jumlah pemanfaat dari 57.954 pemanfaat pada
tahun 2010 menjadi 89.999 pemanfaat pada tahun 2011.
Sehingga
sampai dengan tahun 2012 telah disalurkan Dana Bergulir sebesar Rp
330,19 milyar melalui Koperasi Jasa Keuangan (KJK) kepada 133.045
pemanfaat untuk pengembangan usaha mikro masyarakat seperti toko
kelontong, warung, pedagang makanan, warnet, fotocopy, agen koran,
penjahit dan lain-lain.
Untuk meningkatkan pelayanan KJK di 267
kelurahan, saat ini telah terbentuk Forum KJK-PEMK DKI Jakarta yang
mengkoordinir Forum KJK-PEMK di 6 wilayah DKI Jakarta. Melalui forum
ini, seluruh pengurus KJK mengajukan program pengembangan KJK kepada
Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Penyaluran Dana Bergulir dilakukan
dengan kerjasama antara Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dengan Unit
Pengelola Dana Bergulir (UPDB) PEMK.
Untuk mendapatkan dana
bergulir, KJK harus melengkapi persyaratan administrasi (Akta Badan
Hukum Koperasi, Susunan Kepengurusan, Pernyataan Pengurus Tentang
Kesanggupan Menyalurkan Dana Bergulir Kepada Pemanfaat), membuka
rekening, menyertakan rencana bisnis dan usulan kebutuhan dana bergulir.
Berdasarkan
data dan usulan yang dikirimkan ke UPDB PEMK, dilakukan analisa
kebutuhan dan verifikasi kelayakan dana bergulir. Apabila disetujui,
dana dapat disalurkan kepada pemanfaat usaha mikro. Pendampingan pun
dilakukan UPDB PEMK dengan penyiapan SDM Pengurus, Pengawas, dan
Pengelola melalui Diklat dan Pendampingan tentang Pengelolaan Dana
Bergulir, Perkoperasian, Pelatihan Software Dana Bergulir, Penyiapan
Bisnis Plan dan Laporan Keuangan.
[ald]
