RMOL. Pemerataan kualitas pelayanan bagi keluarga miskin dan kurang mampu merupakan target utama pembangunan kesehatan di Jakarta. Meski angka kemiskinan di Jakarta mengalami penurunan secara signifikan, namun mahalnya kesehatan membuat masih banyak warga yang membutuhkan bantuan atau subsidi.
Sejak 2008 lalu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI termasuk meningkatkan alokasi dana APBD dan pembangunan bidang kesehatan yang telah menjadi komitmennya. Selain untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, sebagian dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan keluarga miskin atau kurang mampu yaitu, melalui program Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin (JPK-Gakin). Sebagai gambaran, alokasi dana JPK-Gakin naik lebih dari 2 kali lipat dalam periode 2007 – 2012 yaitu dari Rp250 Miliar menjadi Rp600 Miliar.
Untuk diketahui, pelayanan JPK Gakin pada Puskesmas sebanyak 420.033 kasus (2007), 1.463.289 kasus (2008), 1.890.248 kasus (2009), 2.109.367 kasus (2010) dan 2.061.972 kasus (2011).Sementara pelayanan Gakin di RS sebanyak 153.611 kasus (2007), 308.305 kasus (2008), 154.377 kasus (2009), 213.490 kasus (2010) dan 271.489 kasus (2011). Dengan pelayanan JPK dengan system SKTM sebanyak 127.802 kasus (2007), 274.956 kasus (2008), 243.265 kasus (2009), 246.624 kasus (2010) dan 361.869 kasus (2011),
Dalam bidang sarana dan prasarana, pembangunan layanan kesehatan terutama bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya tampung rumah sakit daerah (RSD) dan Puskesmas. Perbaikan manajemen layanan menjadi salah satu target utama agar sesuai dengan standard ISO 9001:2008.
Dari berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut ada beberapa hal yang telah dicapai diantaranya, menangani 2,7 juta kasus penyakit pemegang kartu Gakin dan KTM, termasuk rawat inap untuk sekitar 650 ribu orang. Sementara pelayanan Kesehatan Gakin, SKTM dan korban bencana dapat diselenggarakan dari 82 RS dan 44 Puskesmas menjadi 88 RS dan 339 Puskemas.
Meningkatkan kualitas pengelolaan RSUD dan Puskesmas sehingga kini 4 RSUD, 4 UPT, 44 Puskesmas Kecamatan dan 126 dari 295 Puskesmas Kelurahan telah mendapat sertifikat ISO 9001:2008 serta menjadi percontohan bagi banyak daerah, termasuk dari luar negeri.
Selain itu juga, meningkatkan kapasitas rawat inap kelas III di RSUD dari 567 tempat tidur menjadi 1.050 tempat tidur, peningkatan 12 Puskesmas kecamatan, menekan biaya untuk pengobatan umum menjadi Rp2.000 dan pengobatan gigi hanya dikenakan Rp 5.000 ini menjadi termurah di Indonesia.
Dalam kasus DBD, angkanya menurun dari 31.836 di tahun 2007 menjadi 18.006 di tahun 2011 melalui Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Sementara Indeks Pembangunan Manusia Jakarta (IPM) Jakarta dari 76,6 menjadi 78,0 merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Selanjutnya angka kematian bayi menurun dari 8,4/1000 kelahiran pada 2007 menjadi 7,0/1000 pada 2011, serta peningkatan usia harapan hidup dalam lima tahun terakhir meningkat dari 74,0 di tahun 2007, menjadi 74,4 di tahun 2011 untuk pria dan 77,6 pada tahun 2007 menjadi 78,0 pada tahun 2011 untuk wanita. Maka tidak salah jika komitmen Pemprov DKI dalam meningkatkan bidang kesehatan sudah terwujud.
[ald]
