Gebrakan terbaru pasangan Joko Widodo-Basuki Purnama langsung dibanjiri dukungan. Terobosan teranyar adalah soal pemotongan sebesar 25 persen anggaran Dinas Pekerjaan Umum DKI.
Hal itu terungkap dalam sebuah video yang diunggah ke dunia maya saat Basuki alias Ahok memimpin rapat dengan Dinas PU pada 8 November lalu.
Politisi senior yang pernah menduduki kursi Wakil Ketua DPR, Zainal Maarif, menyebut langkah itu sebagai sejarah baru APBD DKI.
"Gebrakan dan keberanian Jokowi-Ahok melebihi ekspektasi yang diharapkan tidak cuma warga Ibukota tapi juga mencengangkan sebagian besar rakyat Indonesia," ucap pendiri Partai Bintang Reformasi itu kepada JakartaBagus.Com, Selasa (13/11).
Ada harapan di benaknya, kebijakan yang berani dan memihak kepentingan rakyat dapat dicontoh oleh kepala daerah lain dan tidak luput ditiru oleh Pemerintahan SBY.
"Keberanian memotong anggaran dinas PU 25 persen memang belum pernah terjadi dalam sejarah penganggaran APBD maupun APBN. Keberanian seperti itu pasti membuat kecut para pihak yang sudah bertahun tahun menikmati limpahan dan kucuran dana tidak halal," urainya.
Video yang dimaksud berjudul "Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas Pekerjaan Umum" yang diupload Humas Pemprov DKI Jakarta pada 8 November. Wagub memimpin rapat bersama Dinas PU DKI Jakarta di Balai Kota.
Terekam jelas, saat membuka rapat itu, Ahok mengultimatum Dinas PU untuk menghemat anggaran sebesar 25 persen dari pagu yang telah diajukan. Jika menolak, Ahok akan membawa petugas KPK dan Kejaksaan untuk mengawasi proyek dimaksud.
Ahok mengatakan, dari pengalamannya rapat dengan Dinas Perhubungan, hampir semua biaya pembangunan jembatan tidak wajar dan terlalu mahal karena hitungan PU yang berlebihan.
Ahok pun menawarkan dua cara menyelesaikan itu. Pertama, tetap potong anggarannya. Atau cara kedua, dia menghapus proyek jembatan itu, namun pembangunan dilakukan dengan uang operasionalnya pribadi. Dia juga mengancam menghapus konsultan proyek terkait yang memainkan harga dari proyek-proyek Pemprov DKI.
“Hitungan satuan PU terlalu tinggi jadi saya potong 25 persen dan dikembalikan ke APBD. Ada dua pilihan, nilainya dipotong atau proyek itu dihapus dan dibangun pakai uang operasional saya,†tegas Ahok di depan para petinggi Dinas PU DKI Jakarta. [ald]
