Dahlan Juga Harus Evaluasi Komisioner BUMN Bekas Timses Pilpres

Isu pemerasan BUMN oleh oknum-oknum DPR masih menggelinding dan membuat eskalasi politik. Dalam rangka membersihkan koruptor di semua lembaga negara, tabir praktik kotor yang disibak Menneg BUMN Dahlan Iskan itu mesti dibuka lebih terang.

"Dahlan Iskan harus terbuka dan memberikan data kepada KPK, dan siapapun anggota DPR yang terlibat harus dipidanakan," ujar anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR, TB Hasanuddin, kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, lanjut Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu, Dahlan Iskan juga harus mendorong audit terhadap semua BUMN dan mengecek seluruh aliran keuangan BUMN yang tidak wajar. Salah satu yang perlu dicermati adalah tradisi bantuan BUMN untuk momen tahunan upacara 17 Agustus di Istana Negara yang bisa menghabiskan ratusan juta rupiah.

Lebih utama lagi, harus dilakukan evaluasi mendalam soal efektivitas jumlah Komisioner di BUMN yang hanya dijadikan sarana balas jasa dengan menempatkan mantan-mantan tim sukses Pilpres.

"Padahal, para mantan tim sukses capres itu belum tentu memiliki kemampuan mengurus BUMN," tandasnya. [ald]