Rakyat Diminta Ikut Pelototi Audit Impor Beras Oleh BPK

Komisi IV DPR mempertanyakan keseriusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaku sedang melakukan audit terhadap kebijakan impor beras pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR Nabiel Al Musawa mengatakan, BPK harus membuktikan ke­se­riusan­nya mengaudit kebiasan pemerintah mengimpor beras.

“Audit BPK harus dilakukan se­suai amanah Undang-Undang Dasar 1945, bukan untuk tujuan tertentu atau kepentingan se­saat,” katanya kepada Rakyat Mer­deka di Jakarta, Jumat (9/11).

Untuk diketahui, anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan, pihaknya sedang melakukan au­dit terhadap kebijakan impor be­ras. Dia menargetkan audit itu selesai akhir tahun. Saat ini au­ditnya sudah 60 persen.

Lebih lanjut Nabiel mengaku komisinya sangat kecewa de­ngan kinerja Perum Bulog yang selalu ber­alasan ketika diharus­kan me­nye­rap beras petani. Kondisi ini­lah yang membuat cadangan be­ras tidak mencu­kupi dan akhirnya pemerintah terpaksa harus impor.

Audit beras oleh BPK, kata dia, sangat penting. Selama ini data yang ada pada Angka Ra­malan (Aram) Badan Pusat Sta­tistik (BPS) selalu berbeda de­ngan data yang dipaparkan Bu­log.

“Kami juga meminta ma­syara­kat ikut mengawasi hasil audit impor beras oleh BPK,” cetusnya.

Hal senada disampaikan ang­gota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi. Menurutnya, audit im­por beras ini sangat penting, ka­renanya dia meminta BPK serius.

Viva yakin, jika audit ini bisa ber­jalan maksimal, akan ketahu­an alasan pemerintah yang hobi nengimpor beras. Apalagi audit itu akan melibatkan bagai­mana kebijakan yang diambil Kemen­terian Pertanian, Kemen­te­rian Perdagangan, BPS dan Bulog.

“Kebijakan impor memang me­libatkan antar lembaga dan Bu­log hanya sebagai operator yang ditunjuk melaksanakan im­­por oleh pemerintah,” jelasnya.

Manager Advokasi Koalisi Rak­yat untuk Kedaulatan Pa­ngan (KRKP) Said Abdullah me­nga­takan, alasan yang dipa­kai peme­rintah mengimpor un­tuk mem­perkuat cadangan beras tidak per­nah masuk akal.

“Pemerintah menyatakan tidak akan melakukan impor beras tahun ini. Menjadi pertanyaan jika kemudian impor tetap dila­kukan. Apakah prediksi pro­duksi yang dilakukan tidak tepat atau ada kepentingan lain. Ini yang harus diaudit BPK,” tegasnya

Menurut Said, seperti sudah menjadi rutinitas. Impor dila­ku­­kan dengan dalih cadangan beras masih kurang. Padahal, pada saat bersamaan, produksi padi relatif cukup, bahkan le­bih untuk men­cukupi target ca­dangan beras. Ini lebih karena ketidakmampuan Bulog me­nye­rap beras nasional.

Berapapun hasil produksi na­sional, lanjutnya, tapi jika Bulog tidak mampu menyerap lebih ba­nyak beras dalam negeri dengan alasan keterbatasan anggaran dan harga yang tinggi, sudah pasti impor tetap dilakukan.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri yang ditanya Rakyat Merdeka soal perkembangan audit impor beras beras, tidak mau menja­wab. Dia hanya meminta untuk meng­konfirmasi ma­salah itu ke ang­gota BPK Ali Masykur Musa yang melontarkan audit tersebut. Namun hingga berita ini ditu­runkan, Ali Masykur belum bisa dihubungi lagi.

Sebelumnya, pengamat Perta­nian Khudori meminta BPK trans­paran melakukan audit ke­bijakan impor beras oleh peme­rintah selama 2012, di mana ha­silnya akan diumumkan akhir tahun ini.

“Saya berharap dengan adanya audit, BPK mampu melihat ada atau tidaknya semacam permai­nan dibalik keluarnya izin impor beras tersebut,” katanya.

Menurutnya, dua tahun ter­ak­hir harga beras di luar negeri cen­derung rendah dan setelah di­ku­rangi berbagai biaya trans­portasi, pengapalan, maupun bea masuk ternyata terdapat dispari­tas harga beras impor sebesar Rp 1.000 per kilogram (kg).

“Bisa dibayangkan, kalau pe­merintah mengimpor sekitar 1 juta ton beras saja, ada potensi disparitas harga sampai Rp 1 triliun,” tandasnya.  [Harian Rakyat Merdeka]